Soal Jokowi Tak Paham Pancasila, BPIP Sebut Rocky Beretorika

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Rocky Gerung melontarkan pernyataan hiperbola menyebut Presiden Joko Widodo tak paham Pancasila. Benny menilai Rocky sedang beretorika untuk menarik perhatian dan mendapatkan panggung.

Dikutip dari laman cnnindonesia.com, "Rocky Gerung itu selalu dalam teori-teori komunikasi, selalu mengatakan hiperbola. Membesarkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak paham juga," kata Benny saat dikonfirmasi, Rabu (4/12).

"Jadi dia hanya membuat dengan retorika-retorika. Hanya untuk supaya menarik perhatian, mendapat panggung, tapi tidak ada substansi apa yang dikatakan," ujarnya menambahkan.

Dalam acara ILC TvOne, Rocky mengatakan tidak ada yang Pancasilais. Rocky bahkan menyebut Jokowi tak memahami nilai-nilai Pancasila, namun hanya menghapal lima sila dasar negara tersebut. "Jadi sekali lagi, polisi Pancasila atau Presiden enggak ngerti Pancasila, dia hapal tapi enggak paham. Kalau dia paham dia enggak berutang, kalau dia paham dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham dia enggak melanggar UU Lingkungan," kata Rocky.

Benny mengatakan tudingan Rocky kepada Jokowi itu sebatas retorika tanpa substansi. Termasuk juga soal pernyataan Rocky soal kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, program BPJS Kesehatan ini justru mengandung nilai gotong royong. "Jadi retorika itu selalu bagaimana cara berbicara memukul di depan publik, tapi tidak yang substansial. Ya itu menggunakan gaya bahasa hiperbola, sesuatu yang dilebih-lebih kan," tuturnya.

Benny mengatakan bahwa Jokowi sudah memberikan arahan untuk mengamalkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam acara Presedential Lecture' Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam kesempatan itu, kata Benny, Jokowi juga menyampaikan bahwa dalam program kerja yang dirinya buat selama ini mengandung nilai-nilai Pancasila. Seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BBM satu harga di Papua, hingga pembangunan infrastruktur.

Menurut Benny, program dana desa yang sudah berjalan lima tahun belakangan ini juga memiliki nilai-nilai Pancasila. "Itu kan sebenarnya bagaimana membangun ekonomi masyarakat, yaitu sila kelima keadilan sosial itu," tuturnya. (GA)