Antara Pantun Sindiran Nelayan dan Janji Mahfud di Natuna

"Ke Jakarta via Jatim, Sampai tujuan Surabaya. Karena negara ini negara maritim, Nelayan Natuna ini harus sejahtera." Itulah salah satu pantun yang disampaikan Rodial Huda, perwakilan puluhan nelayan lokal yang hadir dalam acara dialog dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri KKP Edhy Prabowo di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1).

Dilansir dari laman cnnindonesia.com, sejak pagi Rodial bersama sejumlah aparat kabupaten tersebut mengumpulkan nelayan dari berbagai pesisir Natuna untuk datang ke SKPT Selat Lampa guna berdialog. Dia dan para nelayan Natuna merasa Mahfud sosok yang bisa memberi penjelasan dan jalan keluar dari persoalan di perairan Natuna.

Rodial merupakan tokoh masyarakat dan pemerhati maritim di Natuna. Dia menyisipkan pantun sebelum berdialog dengan Mahfud karena nelayan Natuna gelisah dengan rencana pemerintah memobilisasi ratusan nelayan Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Laut Natuna Utara. Mobilisasi dilakukan demi mempertahankan eksistensi Indonesia di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dari gempuran kapal nelayan asing, termasuk China.

"Selamat datang di Natuna, semoga kedatangan Bapak (Mahfud) membawa berkah bagi kami masyarakat Natuna, terutama nelayan yang sempat gelisah mendengar berita pemerintah akan memobilisasi nelayan Pantura (ke Natuna)," ujar Rodial di SKPT Natuna, Kepri.

Nelayan Natuna, kata dia, menilai kehadiran nelayan Pantura akan mengurangi hasil tangkapan mereka. Sebab, mereka berpikir nelayan Pantura akan menggunakan kapal besar dengan alat tangkap cantrang. Aksi unjuk rasa para nelayan Natuna pun pernah digelar guna menolak mobilisasi nelayan Pantura ke perairan tersebut.

Rodial mengatakan mobilisasi nelayan Pantura untuk merespons masuknya nelayan asing ke Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia merupakan hal yang tidak tepat. Menurutnya lebih baik pemerintah memperkuat Bakamla sehingga kapal coast guard mampu berpatroli dan menangkal kapal asing selama 24 jam. "Sehingga nelayan asing tidak masuk, dan kami nelayan di sini merasa aman," ujarnya.

Selain sektor pengawasan, Rodial meminta pemerintah mengutamakan nelayan lokal Natuna daripada nelayan Pantura dalam menyelesaikan persoalan di ZEE tersebut. Salah satu bentuk prioritas terhadap nelayan Natuna, kata dia, bisa dilakukan dengan cara memperkuat pemberdayaan agar bisa bersaing.

"Jadi dengan penolakan itu, Bapak tidak usah khawatir. Kita tetap bisa selalu berdialog," janji dia. Dalam kesempatan yang sama, Rodial juga menyisipkan pantun lain sebagai sindiran atas rencana pengiriman nelayan Pantura di Natuna Utara

"Kernas tenggiri pulut kapau, untuk sarapan kita semua. Jangan sampai lepas dari mulut harimau, kami masuk ke mulut buaya," ia kembali melontarkan pantun, disambut tepuk tangan para peserta dialog.

"Mudah-mudahan Bapak sudah bisa menerima itu dan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kami nelayan Natuna," sambung Rodial menyampaikan makna dari pantun tersebut.

Merespons hal itu, Mahfud mengklaim telah bersepakat dengan Menteri KKP bahwa nelayan Natuna harus diberdayakan dan disejahterakan. Sebagai masyarakat maritim, dia menyebut nelayan Natuna berhak atas dua hal tersebut. "Sehingga nanti pembangunan akan dilakukan secara holisitik, komprehensif. Sehingga kita maju bersama," ujar Mahfud.

Dia tidak menampik mengenai rencana pemerintah pusat memobilisasi nelayan ke Natuna. Namun, sambungnya, rencana itu dalam rangka bersama membangun bidang sumber daya laut. "Oleh sebab itu, pemerintah tidak mungkin melakukan mobilisasi nelayan tanpa menomorsatukan nelayan dari daerah ini sendiri," sambung Mahfud.

"Ini kan ada perdebatan seakan-akan pemerintah itu mau mendatangkan sembarangan dan tidak memerhatikan nelayan-nelayan setempat. Justru saudara yang akan didahulukan," sebutnya.

Prioritas terhadap nelayan Natuna, kata dia, juga tidak bisa dilakukan secara asal. Pasalnya, dari informasi yang didapatkannya, nelayan Natuna masih memiliki banyak kekurangan, misalnya kapal atau alat tangkap. Atas dasar kekurangan itulah, sambung Mahfud, akan didatangkan nelayan dari luar Natuna.

Di luar kebutuhan nelayan, dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bersama UNESCO akan membangun Geopark di Natuna. Selanjutnya, Bappenas juga akan membangun pangkalan pertahanan di Natuna. "Sehingga di Natuna ini negara benar-benar hadir," ujar Mahfud.

Selain pembangunan, Mahfud menegaskan kembali pemerintah akan berusaha mengawal dan menjamin keselamatan para nelayan Natuna. Hal itu, kata dia, juga merupakan salah satu poin yang dibahas oleh dirinya dengan Menteri KKP dan sejumlah eselon I lintas kementerian dalam rapat di atas KRI Semarang yang berlayar di Selat Lampa, Natuna..

"Saudara pun (nelayan Natuna) jangan sampai keluar dari ZEE atau bahkan masuk ke daerah lain. Di tempat kita saja masih banyak (yang keluar ZEE) supaya hati-hati tahu mengukur diri," ujarnya.

Mahfud menyatakan kedatangannya ke Natuna adalah bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Jokowi, kata dia, meminta jajaran kementerian terkait menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia tanpa bisa dinegosiasi. "Bangsa lain pasti akan kita hadapi untuk menjaga alam ini, alam di Natuna denga seluruh kekayaannya," janji Mahfud kepada para nelayan Natuna. (GA)