Kemenhan Terima Hibah 14 Drone dari AS untuk Patroli Maritim


Kamis,27 Februari 2020 - 09:11:45 WIB
Kemenhan Terima Hibah 14 Drone dari AS untuk Patroli Maritim sumber foto cnnindonesia.com

Wakil Menteri Pertahana Saksti Wahyu Trenggono mengatakan hibah dari pemerintah Amerika Serikat (AS) berupa 14 drone berjenis ScanEagle dan upgrade atau pemutakhiran tiga unit Helikopter Bell 412 akan digunakan untuk memperkuat  patroli maritim


Dilansir dari laman cnnindonesia.com, Pihaknya sudah meminta persetujuan dari DPR Komisi I terkait hibah drone ini. Permohonan itu disampaikan Trenggono saat menghadiri rapat kerja di DPR mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu (26/2).

"Pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI. Atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412," kata Trenggono seperti dikutip dari rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Mengikuti ketentuan, pihaknya langsung membentuk tim pengkaji untuk melakukan penilaian barang sebelum memutuskan mengambil hibah dari Amerika itu. "Apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud," kata Trenggono.

Drone ScanEagle sendiri, kata Trenggono, memiliki nilai US$28,3 juta. Peralatan ini memang dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) maritim guna memperkuat pertahanan negara. "ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian)," ucapnya.

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.

Dikutip dari laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 meter) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kilogram ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle sendiri berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 meter. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.

Soal upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta, Trenggono meyebut TNI AL membutuhkannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

"Nantinya, Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan," katanya.

Menurut Trenggono, untuk kawasan Asia Tenggara dan wilayah Pasifik, drone asal Amerika ini baru digunakan oleh Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Australia. Bahkan drone milik Australia sudah pernah uji perang saat di Irak beberapa tahun lalu.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya sudah menyetujui program FMF tersebut. Menurutnya, pemberian persetujuan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa setiap penerimaan hibah termasuk alutsista harus mendapatkan persetujuan Dewan.

"Hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini Kemhan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit," kata dia, di Gedung DPR, kemarin.

Meski begitu, ia mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

"Kehati-hatian itu apa? Tentu barang dan kelayakannya diperiksa dulu. Kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada alat sadap yang tertinggal dari produk hibah tersebut," ucap Meutya, dikutip dari situs dpr.go.id.

"Sekali lagi ini hal yang biasa, bahwa negara yang punya kerja sama pertahanan jadi tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan, tapi kehati-hatian perlu," politikus Partai Golkar itu menambahkan. (GA)

 


Akses riaubisnis.co Via Mobile m.riaubisnis.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Jl. Arifin Ahmad/Paus Ujung (Komp. Embun Pagi), B 13, Pekanbaru, Riau – Indonesia
CP : 0812 6812 3180 | 0853 7524 1980
Email: [email protected]