Sri Mulyani Siap Tambah Utang Demi Lawan Corona

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan strategi pembiayaan tahun anggaran (TA) 2020 ditengah penyebaran wabah corona yang kian masif. Sebab wabah ini membawa dampak buruk bagi ekonomi nasional sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang bersifat extraordinary pada postur APBN 2020.

Dilansir dari  laman liputan6.com, "ekonomi nasional menghadapi tekanan setelah penerimaan pajak tidak sesuai ekspektasi, PNBP, hingga penurunan harga komoditas sehingga penerimaan negara turun 10 persen. Namun, pemerintah harus meningkatkan pembiayaan sektor kesehatan, bansos dan berbagai bantuan safety net lainnya," kata Sri Mulyani saat menggelar rapat daring bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).

Dia menjelaskan setidaknya ada lima strategi yang digunakan pemerintah untuk menyehatkan APBN 2020 yang sempat terguncang akibat wabah corona yang melanda Tanah Air sejak Senin (2/3).

Berikut Lima Strategi Jitu Pemerintah

Pertama, pemerintah akan melakukan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal. Selain itu, optimalisasi pembiayaan non-utang juga menjadi fokus pemerintah seperti pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya.

Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai untuk pembiayaan yang bersumber dari development partners berupa pinjaman program baik bilateral maupun multilateral senilai USD 6 triliun sampai USD 8 miliar. “Tersedia opsi bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB, serta lembaga donor," jelasnya.

Tambah Surat Utang

Ketiga, fleksibilitas penambahan surat berharga negara (SBN) melalui penerbitan SBN domestik dan SBN valas dengan total nilai USD 10 hingga 12 miliar. Kendati demikian, tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan yang ada.

Pemerintah juga membuka kesempatan permintaan private placement dari BUMN atau lembaga lainnya seperti LPS, BPKH, dan sebagainya. Keempat, mengutamakan penerbitan surat berharga negara (SBN) melalui mekanisme pasar seperti penerbitan obligasi retail senilai Rp50,75 triliun.

Kelima, optimalisasi dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai sumber pembiayaan yang bersifat last resort atau back stop. "Sedang dilakukan pembahasan dengan Bank Indonesia mengenai strategi dan mekanisme pembiayaan tersebut," tegas dia. (GA)