Lahirnya PPKI, Cikal Bakal Berdirinya Negara Indonesia

Hancurnya Hiroshima oleh bom atom “Little Boy” yang dijatuhkan Pesawat Pembom Amerika Serikat “Enola Gay” B-29 Superfortress, membuka jalan kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga membuat sejumlah tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, KRT Radjiman Wedyodiningrat dan lain sebagainya berusaha membawa negeri ini ke pintu kemerdekaan.

Dilansir dari laman nasional.okezone.com, janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia direalisasikan sedikit demi sedikit. Pertama lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini beranggotakan 62 orang yang diketuai KRT Radjiman serta wakil ketua asal Jepang, Ichibangase Yosio. Tugas mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada 7 Agustus, tepat 75 tahun silam, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Badan yang berkomposisi 21 orang ini sempat kembali ditentang para golongan bawah tanah macam Tan Malaka, hingga Sutan Sjahrir. Alasannya, mereka tak mau kemerdekaan Indonesia seolah-olah diberikan oleh Jepang. Apalagi mulai tercium kemunduran kekuatan Jepang di sejumlah front Perang Pasifik, termasuk luluh lantaknya Kota Hiroshima oleh bom atom Amerika Serikat.

Sehari setelahnya, militer Jepang kian dipersulit dengan dideklarasikannya situasi perang oleh Uni Soviet. Tentara pendudukan di Manchuria segera dilibas mesin-mesin perang Soviet. Tak lama kemudian, giliran Kota Nagasaki yang dihantam bom atom “Fat Man”.

Deretan peristiwa pada Perang Pasifik itu turut meruntuhkan moral serdadu Jepang yang terus terpukul mundur hingga wilayahnya sendiri. Tak pelak, kabar-kabar semacam itu ikut didengar para pemuda di Indonesia, hingga aroma kemerdekaan kian terasa. Di sisi lain, memang PPKI masih di bawah naungan Jepang. Tapi PPKI yang semua anggotanya berasal dari berbagai pelosok nusantara, dipilih sendiri oleh sang ketua, Soekarno. Bersama Hatta, Bung Karno memilih sosok pilihan yang dianggapnya nasionalis tanpa satu pun anggota dari Jepang.

Mengutip buku ‘Bung Hatta dan Ekonomi Islam’, disebutkan sebagai “pelantikan” PPKI, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Terauchi Hisaichi, mengundang Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Da Lat, Vietnam Selatan pada 8-12 Agustus 1945. Kedatangan mereka tentu saja membicarakan kemerdekaan Indonesia. Namun adanya sejumlah peristiwa di atas, pemerintah Jepang mengisyaratkan penundaan pemberian kemerdekaan.

Marsekal Terauchi sempat menyampaikan bahwa Jepang berencana memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Tapi karena terjadi situasi yang tak terduga, gerbang kemerdekaan bisa diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bukan dengan pemberian Jepang yang sudah lebih dulu, dua hari (15 Agustus) setelah Jepang menyerah pada sekutu.

Pun begitu, tugas PPKI tak berhenti sampai di situ. 18-19 Agustus 1945, mereka masih harus mengubah sebelum mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. Kemudian membentuk 12 kementerian, pemerintah daerah, mendirikan Komite Nasional Indonesia, melahirkan Partai Nasional Indonesia dan tentunya, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tugas PPKI baru rampung pada 22 Agustus 1945, kendati baru dibubarkan sepekan setelahnya, pasca-para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilantik. (GA)