Sepanjang Januari 2016, total utang pemerintah RI tercatat capai Rp 3.220,98 triliun. Naik dari bulan sebelumnya, yaitu Rp 3.098,64 triliun. Total pembayaran cicilan utang pemerintah sepanjang Januari 2016 adalah Rp 47,448 triliun, atau 9,88% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (22/2/2016), pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 29,304 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 3,624 triliun atau 5,23% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 25,68 triliun atau 11,36% dari pagu APBN. Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 18,144 triliun atau 9,81% dari pagu APBN.

Berita yang dilansir detik.com ini menjelaskan, pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 838 miliar (5,1% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 17,305 triliun (10,29% dari pagu APBN).

Utang Pemerintah RI Naik Lagi Jadi Rp 3.220 T

 Di awal 2016, tepatnya hingga akhir Januari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.220,98 triliun. Angka ini naik Rp 122 triliun dibandingkan akhir Desember 2015, yaitu Rp 3.098,64 triliun. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2015 adalah US$ 232,63 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 224,62 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Januari 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.459,34 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.346,73 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 761,64 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 751,92 triliun.

Dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (22/2/2016), berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

• 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
• 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
• 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
• 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
• 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
• 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
• 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
• 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
• 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
• 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
• 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
• 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
• 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
• 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
• 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
• 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%).(*)

Parl-3180