Ikut Jaga Kedaulatan RI di Natuna, Ini Langkah Pertamina

Pada Kamis (23/6/2016) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Kepulauan Natuna untuk melihat langsung potensi ekonomi di wilayah yang terletak di ujung utara-barat Indonesia itu. 

Kunjungan Jokowi ini terkait dengan klaim China bahwa perairan Natuna masuk ke dalam wilayah penangkapan tradisional nelayan China. Ketika ada kapal nelayan China yang ditangkap TNI Angkatan Laut karena mencuri ikan di perairan Natuna, Pemerintah China membela nelayannya dengan argumen tersebut.

Untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, maka pembangunan kawasan tersebut harus dipercepat, harus diperlihatkan bahwa negara benar-benar hadir di Natuna. Salah satu arahan yang diberikan Jokowi adalah pengembangan usaha minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. 

Kepulauan Natuna memang kaya akan migas, ladang gas terbesar di Indonesia yang memiliki potensi sampai 46 TCF berada di kawasan ini. Saat ini Konsorsium East Natuna yang terdiri dari PT Pertamina (Persero), Exxon Mobil, dan PTT EP sedang melaksanakan studi untuk mengembangkan Blok East Natuna.

Pertamina menyatakan akan terus berupaya mempercepat penyelesaian studi tersebut agar Blok East Natuna bisa digarap sebagaimana instruksi dari Jokowi.

"Kami upayakan mempercepat hasil studinya. Konsorsium East Natuna sedang melaksanakan studi teknis dan komersial, secara paralel kita juga mengadakan pembicaraan rutin dengan SKK Migas dan KEN," kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, melalui pesan singkat kepada detik.com, Rabu (29/6/2016).

Secara terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said menghimbau perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Natuna agar membuat kantor di kepulauan ini. Demikian juga pusat logistik, kalau bisa dibangun di Natuna. Dengan begitu, roda perekonomian di Natuna bisa bergerak lebih cepat, manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat lokal.

"Sebisa mungkin kantor pendukung dari yang beroperasi di Natuna juga dipindahkan ke Kepulauan Natuna. Kalau memang masih di Jakarta apa boleh buat, tapi kalau bisa ke sana. Logistic based kalau bisa dipindah ke sana," tutupnya dilansir detik.com.(*)

Parl-3180