Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Lebih Tinggi Dibanding Pertumbuhan Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  optimis pertumbuhan ekonomi RI di sepanjang 2022 masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia. Adapun secara resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 baru akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 mendatang. "Indonesia, Alhamdulillah pertumbuhannya untuk tahun kemarin, 2022 karena baru akan dipublikasi BPS Februari, kira-kira masih di 5,2-5,3 persen. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dunia yang nyungsep di 1,7 persen," ucapnya dalam salah satu seminar yang digelar di Malang, Jawa Timur, Minggu (22/1).

Dilansir dari laman merdeka.com. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Bank Dunia (World Bank) sudah tiga kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan untuk 2023, Bank Dunia menurunkan perkiraan ekonomi global, yang tumbuh hanya sekitar 1,7 persen. Sebab, selepas dari pandemi Covid-19, dunia kembali ditimpa cobaan lain dalam bentuk permintaan (demand) lebih tinggi dari sisi suplai dan produksi. "Sehingga harga itu naik, karena permintaan banyak, produksi enggak ada. Itu di seluruh dunia," ungkapnya.  "Makanya dunia pada saat ekonominya sudah melemah, masih ditimpa perangnya belum selesai, harga makan dan harga minyak melonjak, makin memperlemah pemulihan mereka," imbuh Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian terjadi konflik geopolitim Rusia-Ukraina, yang turut berimbas terhadap suplai komoditas semisal gandum, pupuk, sampai minyak. Tapi, itu turut memberikan berkah pada harga minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, yang melambung dari USD 700 ke USD 1.700 per metrik ton, kurang dari 6 bulan. Namun, tren positif tersebut malah membuat pengusaha sawit berlomba-lomba melakukan ekspor. Sehingga harga minyak goreng dalam negeri jadi terganggu, dan pengusaha diwajibkan memenuhi kebutuhan stok dalam negeri (DMO) dalam jumlah lebih besar.

"Minyak goreng kita dalam negeri ikut naik waktu itu, sampai bapak Presiden minta diturunkan lagi sampai Rp 16.000 per liter," kata Sri Mulyani. Menghadapi situasi ini, pemerintah mengambil jalan tengah dengan memaksimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat. "Makanya guncangan itu kita jinakkan melalui APBN. Ini yang menyebabkan pada saat kita lakukan pemulihan ekonomi, guncangan-guncangan ini berpotensi untuk melemahkan ekonomi," tuturnya.

(iv)