Harga Rumah untuk PNS Diusulkan Mulai Rp 300 Juta

Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah agar penyediaan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri dibedakan dengan rumah subsidi FLPP.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, pihaknya mengusulkan agar harga rumah bagi abdi negara itu bisa lebih mahal dari rumah subsidi FLPP, yaitu pada kisaran Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Harga tersebut, lanjut Eman tentunya disesuaikan dengan lokasi dan minat ASN, TNI dan Polri yang bersangkutan.

Terkait usulan di atas, pihaknya juga mengusulkan supaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah ASN, TNI dan Polri hanya dikenakan terhadap selisih harga rumahnya saja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014 hanya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat diberikan pembebasan PPN.

Saat ini rumah subsidi untuk MBR berkisar antara Rp 130 juta hingga Rp 205 juta per unit. Sementara konsumen yang membeli rumah dengan harga jual di atas ketentuan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.

"Jadi kami berharap ada perpaduan antara PMK dengan harga rumah untuk ASN, TNI dan Polri," kata Eman di sela peringatan puncak HUT REI ke-47 di Surabaya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (24/3/2019).

Pihaknya turut mengusulkan agar syarat rumah subsidi wajib dihuni, dihapus. Menurutnya saat ini banyak ASN, TNI dan Polri tidak bisa membeli rumah di kampung halamannya karena adanya syarat rumah yang dibeli harus dihuni.

Ketentuan di atas diatur dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2014. Padahal mereka selama berdinas sering berpindah-pindah domisili sesuai penugasan negara.

REI juga mengusulkan supaya ASN, TNI dan Polri dibebaskan dari pemeriksaan rekam jejak perbankan atau BI checking untuk mendapatkan hunian murah.

Menurut Eman, selama ini banyak calon konsumen dari ketiga instansi tersebut terkendala proses BI Checking. Pihaknya menilai sejauh ini resiko kredit macet yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan Polri tergolong kecil, dikutip dari laman detik.com.

"Kami minta ada kemudahan prosedur BI checking untuk calon konsumen dari ASN, TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap yang kontinu diberikan setiap bulan oleh negara," tambahnya.

Data Bappenas menyebutkan, masih ada sekitar 900 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah. REI, ungkap Eman, pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 430 ribu unit rumah. 

Kalau kebijakan khusus untuk ASN, TNI dan Polri dapat diberikan, maka sedikitnya ada tambahan permintaan sebanyak 350 ribu unit rumah dari berbagai tipe yang dapat dibangun pada 2019. (wili)