Jokowi Cemas, Ekonomi RI di Kuartal II Terancam Minus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang menghantam ekonomi dalam negeri. Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 diprediksi berada pada posisi minus alias terkontraksi.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, "pada kuartal pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh keadaan normal di atas 5 persen, tapi kuartal pertama kita tumbuh 2,97 persen. Masih bisa tumbuh," kata Jokowi dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).

"Tapi di kuartal kedua, kita sangat khawatir kita sudah berada pada posisi minus pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang harus hati-hati, mengelola manajemen krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan," tegas Kepala Negara.

Jokowi mengatakan ancaman Covid-19 belum berakhir dan kondisi saat ini masih berubah-ubah dan dinamis. Dengan kondisi ini, pemerintah patut menjaga agar tidak muncul gelombang kedua Covid-19.

"Jangan sampai muncul second wave. Saya titip yang kita hadapi ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat yang namanya demand terganggu, supply [juga] terganggu, produksi terganggu," kata eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebab itu, Jokowi menegaskan perlu ada keseimbangan dalam menjaga kondisi saat ini sehingga pemerintah tidak melonggarkan tanpa kendali penuh.  "Jadi gas dan rem betul-betul diatur jangan sampai melonggarkan tanpa kendali rem sehingga ekonomi bagus, tapi Covid-19 naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid terkendali tapi ekonominya tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tapi ini bukan barang mudah."

Jokowi mengatakan semua negara mengalami dampak dan terkontraksi. Bahkan ekonomi global diprediksi terkontraksi -6 hingga -7% pada tahun ini. "Artinya apa? Global dunia juga masuk ke yang namanya resesi." "Dan bahkan saya sampaikan tahun ini Singapura diprediksi -5,8, Malaysia -8, AS -9,7, Inggris -15,4, Jerman -11,2, Prancis -17,2, Jepang -8,3."

"Kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid kesehatan dan ekonomi ini yang kita harapkan. Ini jadi tanggung jawab kita semua bukan hanya gubernur, bupati, wali kota, saya titip jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tapi tidak melalui tahapan yang benar." (GA)