Jokowi Perintahkan Percepat Penyerapan Belanja 2021 Demi Topang Ekonomi Saat Pandemi

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Dilansir dari laman merdeka.com, "saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," ucap Presiden Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, di Istana Negara, Rabu (25/11).

Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini.

"Agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal I 2021 artinya di Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan," imbuhnya.

"Juga bantuan sosial di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat konsumsi meningkat sehingga menggerakan ekonomi di lapisan bawah," jelasnya.

Presiden Jokowi mengatakan, APBN 2021 akan fokus pada empat hal. Pertama, di bidang kesehatan yang fokus kepada vaksinasi maupun sarana dan prasarana kesehatan. "Pertama, penanganan kesehatan, ini masih dalam hal penanganan covid utamanya akan fokus kepada vaksinasi oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasrana kesehatan lab penelitian dan pengembangan sangat diperlukan," katanya.

Kedua, APBN 2021 fokus yang berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.

"Keempat, untuk bangun pondasi yang lebih kuat kita akan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan lain lain," jelasnya. Presiden Jokowi menuturkan, di APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020.

Alokasi APBN 2021 terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Kemudian, untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. "Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," katanya.

Kemudian, di bidang kesehatan akan dikucurkan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,17 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun dan pembangunan tekonologi informasi Rp 26 triliun.

Keuangan Negara Vital dalam Hadapi Krisis Dampak Virus Corona

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.

Oleh sebab itu, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.

"Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini," kata menkeu.

Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas. "Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan," jelas menkeu. (GA)