Jokowi Klaim RI Kebanyakan Aturan

Hasil rapat rapat Presiden Joko Widodo pagi tadi dengan para menteri dan 500 pejabat eselon I di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kalau di Indonesia banyak aturan.

“Deregulasi apa yang kita kerjakan? Saya mendapatkan jumlah regulasi aturan dari Bappenas. Ternyata kita mempunyai 42 ribu aturan, regulasi. Dan saya juga mendapat informasi ada 3 ribu lebih Perda yang ada di Kemendagri yang bermasalah,” jelas Jokowi saat memberi arahan dalam rapat, Selasa (22/3/2016).

Jokowi mengatakan, dalam kondisi ekonomi dan politik global yang terus berubah tiap waktu, Indonesia perlu meningkatkan daya saing. Salah satu caranya adalah, menyederhanakan aturan yang ada.

“Tahun lalu, kita pontang-panting mengatasi krisis Yunani, ternyata yang keluar adalah depresiasi yuan. Depresiasi yuan diantisipasi, yang keluar adalah kenaikan suku bunga The Fed di Amerika. Dari situ apa sebetulnya yang harus kita lakukan?” ujar Jokowi.

“Kita adalah kapal besar negara besar kita ini. Kita terjerat pada turan-aturan yang kita buat sendiri. Pak PP-nya seperti ini, PP yang membuat kita. Pak Undang-Undangnya seperti ini, Undang-Undang yang bikin kita,” imbuhnya seperti dilansir detik.com.

Banyaknya aturan atau regulasi yang ada membuat Indonesia sulit untuk bertindak cepat dan leluasa. “Kemudian banyak yang terjerat kasus-kasus. Aturan-aturan tersebut adalah penyebabnya. Itu lah yang harus dideregulasi. Harus disederhanakan,” ucap Jokowi.(*)

Parl-3180