Jelang Harga BBM Naik, Pertamina Pasang Jalur Khusus di SPBU

PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan diri untuk harga BBM naik di tiap stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) milik perseroan. Sejumlah sinyal seolah menandakan bahwa harga BBM akan segera naik.

Dilansir dari laman liputan6.com. Salah satu tanda terlihat pada sebuah SPBU di kawasan Depok, Jawa Barat, dimana Pertamina mulai memasang poster bertuliskan Jalur BBM Subsidi yang seolah untuk membatasi pembelian bahan bakar jenis Pertalite maupun Solar.

Lantas, kapan jadinya harga BBM naik?

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, Pertamina dan pemerintah memang telah bersepakat untuk menaikan harga BBM. Dia meminta konsumen bersabar, karena tampaknya pengumuman terkait itu akan segera dikeluarkan. "Kita tunggu saja keputusan resmi dari pemerintah. Segera (diumumkan)," ujar Irto kepada Liputan6.com. Rabu (31/8/2022).

Namun, ia memastikan Pertamina saat ini belum resmi menaikan harga, sekaligus melakukan pembatasan pembelian di tiap-tiap SPBU. "Belum ada pembatasan, penyaluran masih seperti biasa," ungkap dia. Adapun wacana harga BBM naik ini sudah lama bergaung di kala alokasi anggaran subsidi pemerintah untuk sektor energi semakin jebol. Tercatat negara sudah menggelontorkan dana mencapai Rp 502,4 triliun, yang salah satunya agar Pertalite dan Solar tetap berada di bawah harga keekonomian.

Anggaran Bansos

Selain anggaran subsidi, pemerintah juga sudah menyisihkan Rp 24,17 triliun anggaran untuk bantalan sosial. Dana tersebut akan disalurkan kepada sejumlah keluarga penerima manfaat agar daya belinya tetap terjaga saat menghadapi kenaikan harga.

Untuk kenaikan harga BBM sendiri, Pertamina juga sudah melakukan perhitungan sesuai harga keekonomian. Tak hanya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar saja, namun Pertamax dalam beberapa kesempatan juga kerap dihitung sesuai dengan harga jual yang semustinya. Lalu, apakah Pertamax pun akan ikut terkena kenaikan harga? Kita tunggu saja.

Buruh: Kenaikan Harga BBM Menindas Rakyat

Para buruh yang tergabung dalam Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Lantaran, upah buruh saat ini tercatat tak mengalami kenaikan, atau naik sangat tipis. Di sisi lain, masyarakat kini dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok utamanya pangan. Dengan tantangan ini, daya beli masyarakat, termasuk buruh akan merosot sampai 50 persen.

Ada beberapa alasan yang dilontarkan Iqbal, pertama, harga BBM naik yang direncanakan menjadi Rp 10 ribu per liter akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis. Hal ini, karena, selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat adanya omnibus law. Hal ini mengakibatkan daya beli buruh turun 30 persen. Jika BBM naik, bisa jadi daya beli akan turun sebesar 50 persen.

Terlebih lagi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sudah menyampaikan bahwa tahun 2023 akan tetap menggunakan PP 36/2021. Itu artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan. Secara bersamaan, inflansi diumumkan berkisar 4,9 persen sebelum kenaikan BBM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen.

“Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Ini namanya menindas rakyat,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (30/8/2022). Menurut Iqbal, Menteri Keuangan dan jajaran di bidang perekonomian “berwatak kolonial”. Ketika negara tidak memiliki anggaran, rakyat yang dipajaki atau dinaikkan harga-harga kebutuhannya. Selain itu, Partai Buruh juga pro jaminan sosial, bukan bantuan sosial.

“Kalau ingin membandingkan harga BBM di tiap negara, maka harus dilihat juga income perkapita atau setidak-tidaknya upah minimum,” tegasnya. “Katakanlah harga BBM di Amerika Serikat sebesar 20 ribu. Tetapi income perkapita di sana sudah 30 ribu dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 52 juta. Sehingga kalau harga BBM 20 ribu rupiah, ya sangat murah,” tambahnya.

Perbandingan dengan Malaysia

Ini bagian dari hitungannya bersama Partai Buruh. Negara lain misalnya, Malaysia harga BBM setata Rp33 ribu per liter. Tapi income perkapita di sana setidak-tidaknya Rp 30 juta. Dengan harga BBM sebesar itu, maka masih terbilang murah. Sekarang bandingkan Indonesia harga BBM dipatok 6.750 per liter, Income perkapitanya 4.500 dollar. Dengan harga BBM sebesar itu, di Indonesia terbilang mahal.

Said Iqbal juga mengungkapkan, tidak tepat jika Menteri Keuangan mengatakan jika yang menggunakan BBM bersubsidi adalah orang kaya. Sehingga subsidi BBM tidak tepat sasaran. “Harusnya Menkeu duduk di POM bensin untuk melihat secara langsung. Apakah ada mobil orang kaya yang menggunakan pertalite? Kalau pun ada sangat sedikit, jangan seolah-olah menyalahkan orang kaya, tetapi membuat kebijakan yang merugikan rakyat kecil," bebernya. (RF)