Indonesia Angkat 3 Isu Ekonomi Digital di Rangkaian Acara G20 Bali, Ini Rinciannya

Indonesia akan mengangkat tiga isu ekonomi digital dalam Digital Economy Working Group (DEWG). Acara ini merupakan bagian dalam rangkaian acara G20 2022 yang dihelat di Bali. Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengatakan, isu pertama yang dibawa terkait konektivitas dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Di situ akan dirundingkan soal bagaimana konektivitas digital bisa berkontribusi terhadap pemulihan pasca pandemi.

Dilansir dari laman merdeka.com."Contoh paling sederhana, bagaimana penggunaan konektivitas digital untuk mempertajam dan mempertahankan usaha UMKM, meski di tengah kontraksi ekonomi yang luar biasa hebat, tetapi UMKM tetap bisa bertahan melalui digitally onboarding," kata Dedy, Kamis (10/11). "Jadi ketika UMKM memanfaatkan instrumen digital, UMKM tetap bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Solusi-solusi semacam itu dibahas di dalam persidangan G20, khususnya di DEWG," tambahnya.

Poin kedua yaitu soal digital skill dan digital literacy. Spesifiknya, pembahasan ini akan berbicara mengenai kecakapan dan literasi digital juga bisa menjadi solusi untuk mempercepat transformasi digital. "Seperti kita ketahui, internet dan media digital tidak terhindarkan lagi dari kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya kecakapan digital, literasi digital, menjadi mutlak untuk dimiliki oleh setiap masyarakat, baik indonesia maupun dunia," paparnya.

Arus Data Lintas Batas Negara

"Contoh paling sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan ancaman hoax. Itu akan beredar dengan luas bila masyarakat tidak terliterasi secara digital," dia menambahkan. Terakhir, pembahasan terkait berbicara arus data lintas batas negara itu dikelola di antara negara-negara dunia. Di antaranya, bagaimana jika data masyarakat harus melintas di batas antar negara.

"Indonesia sendiri memperkenalkan tiga prinsip untuk tata kelola data global ini. Pertama transparansi, kemudian kita juga memperkenalkan lawfulness, dan fairness. Itu jadi dasar bagi negara dunia, khususnya G20 untuk membangun tata kelola," tuturnya.

(iv)