Dilansir Jokowi Bakal Tutup Keran Ekspor Timah, Wilayah Ini Kolaps

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali akan melanjutkan hilirisasi di pertambangan, setelah berhasil melaksanakan hilirisasi nikel, Jokowi akan melakukan hilirisasi disektor timah yang dibarengi dengan penyetopan ekspor komoditas timah ke luar negeri.

Dilansir drai laman cnbcindonesia.com. Belum pasti kapan waktu penyetopan ekspor timah akan berlangsung. Namun sontak, kebijakan lanjutan hilirisasi di sektor pertambangan ini membuat resah para pengusaha timah, pasalnya kebijakan tersebut akan merugikan wilayah penghasil timah terbesar ke-2 di dunia setelah China, yakni Bangka Belitung.

Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) menyebutkan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia yaitu Kepulauan Bangka Belitung terancam akan kolaps jika kebijakan larangan ekspor timah benar-benar diberlakukan pemerintah.

Ketua AITI Ismiryadi mengatakan, Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan yang memiliki kemurnian hingga 99,99% atau Sn 99,99.

Menurutnya, jika larangan ekspor timah memang diberlakukan, maka hal tersebut menjadi sangat tidak tepat. "Karena timah ini sudah kami lakukan itu tahun 2004 dari pasir, dari ore ke ingot, ke balok sehingga menjadi tin ingot yang triple 9. Jadi sangat tidak pas untuk dilarang," ucapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Kemudian, Ismiryadi menyebutkan, jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, maka yang pertama kali akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, timah sudah menjadi tulang punggung perekonomian di sana. Hal ini, menurutnya akan membuat kolaps perekonomian Kepulauan Bangka Belitung.

"Terutama Babel kolaps ekonominya. Itu yang paling besar, karena (pertambangan timah) sudah dimulai abad 17 itu yang berpartisipasi menambang itu rakyat. Jadi sangat menentukan, berefek negatif," pungkasnya.

Selain itu, Ismiryadi menekankan bahwa aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung sudah beroperasi mulai abad 17. Sehingga, jika ekspor timah dihentikan, dia bahkan meyakini bahwa perekonomian Babel akan kolaps dan hal ini menjadi keresahan masyarakat Babel.

"Abad 17 mulainya, ini harus digarisbawahi abad 17. Sekarang di abad modern kita mau stop itu kolaps, saya jamin kolaps. Dan terjadi keresahan di masyarakat. Sudah mulai digali dan itu melibatkan rakyat, dan sekarang tetap melibatkan rakyat. Jadi sangat tidak akan mungkin kalau itu dilakukan," tegasnya

(iv)