Waw! Tiba-tiba Asing Ramai Masuk RI, Kenapa Nih?

Aliran modal asing berbondong-bondong masuk ke pasar keuangan dalam negeri (inflow) dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di pasar obligasi. Padahal sejak awal tahun asing bergerak cenderung keluar (outflow). Bank Indonesia (BI) dalam keterangan resmi yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (12/12/2022), menunjukkan data transaksi 5 - 8 Desember 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp1,77 triliun. Transaksi tersebut meliputi beli neto Rp8,45 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Sementara pada pasar saham terjadi jual neto Rp6,68 triliun.

Selama tahun 2022, berdasarkan data setelmen sampai dengan 8 Desember 2022, nonresiden jual neto Rp140,62 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp73,27 triliun di pasar saham. Diketahui pada pasar obligasi pemerintah RI atau surat berharga negara (SBN), imbal hasil (yield) SBN pada pekan lalu kompak naik, menandakan bahwa investor cenderung melepasnya. Mengacu pada data Refinitiv, SBN bertenor 10 dan 15 tahun menjadi yang paling banyak dilepas oleh investor dan yield-nya naik cukup signifikan. Yield SBN tenor 10 tahun naik 11,5 basis poin (bp), sedangkan yield SBN tenor 15 tahun melonjak 16,6 bp.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com. Yield berlawanan arah dari harga, sehingga naiknya yield menunjukkan harga obligasi yang sedang melemah, demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1%. Semua mata saat ini masih tertuju pada kebijakan moneter bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed). Investor terus mencermati rilis data-data makro yang akan memberikan sinyal harapan The Fed melonggarkan kebijakan moneternya ke depan. Inflasi AS mencapai 7,7% (year-on-year/yoy) pada Oktober 2022, melandai dari 8,5% (yoy) pada September. Kendati melandai, inflasi masih jauh dari target The Fed yakni di kisaran 2%.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono.

(iv)