Fakta-Fakta Baru Program Kartu Prakerja 2023, Termasuk Insentif Lebih Besar

Pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Artinya, bukan menggunakan skema bantuan sosial lagi. Adapun total anggaran untuk tahap awal program ini adalah Rp2,67 triliun.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga mengatakan, memang skema Kartu Prakerja saat ini berubah drastis, dan anggarannya-pun turun dibanding tahun 2022 sebesar Rp18 triliun.  

Dilansir dari laman merdeka.com. "Total anggaran di tahap awal adalah Rp2,67 triliun jadi skemanya berubah drastis anggarannya turun dari Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun," ujarnya. Program Kartu Prakerja tahun 2023 tahap awal ditargetkan untuk 595 ribu orang peserta. Namun, secara total tahun 2023 ditujukan untuk 1 juta orang penerima manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk 450 ribu orang.

Skema Berubah

program Kartu Prakerja kembali hadir di tahun 2023. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi 1 juta masyarakat Indonesia untuk mengikuti program peningkatan kapasitas atau keterampilan kerja tersebut.

Namun, ada yang berbeda dalam program tahun ini, yaitu kembali ke mode normal. Dengan kata lain, tak ada lagi skema bantuan sosial (bansos) dalam program Kartu Prakerja 2023. Artinya, dalam skema ini program peningkatan keterampilan dan keahlian ini dibuka untuk masyarakat umum. Bahkan penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah apapun diperbolehkan untuk mendaftar.

Dalam program ini, setiap peserta mendapatkan jatah anggaran atau insentif Rp4,2 juta. Namun biaya pelatihannya lebih besar dari insentif yang diterima setiap peserta. Program Kartu Prakerja tahun ini sudah tidak lagi semi bansos. Sehingga mereka yang sudah menjadi peserta program bansos berkesempatan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, mengingat program ini sifatnya untuk meningkatkan kemampuan secara individual.

Insentif Naik Jadi Rp4,2 Juta

Total anggaran untuk tahap pertama kartu prakerja 2023 adalah Rp2,67 triliun. Jumlah anggaran tahun 2023 ini memang lebih kecil dibanding anggaran tahun 2022 sebesar Rp18 triliun. Penurunan anggaran karena adanya perubahan skema yang kembali ke normal. "Total anggaran di tahap awal adalah Rp2,67 triliun jadi skemanya berubah drastis anggarannya turun dari Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun," ujarnya. Bantuan yang diterima peserta untuk tahun ini senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

"Bauran bantuan ataupun biayanya per orang adalah Rp4,2 juta, namun biaya pelatihan nya lebih tinggi pada saat skema bansos, sekarang biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta dan biaya untuk penggantian transport sebesar Rp600.000 dibayarkan satu kali dan insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali survei," kata Menko Airlangga. Sebelumnya, penerima Kartu Prakerja mendapat bantuan dengan nilai total Rp3,55 juta. Nilai bantuan itu terdiri atas bantuan biaya pelatihan Rp1 juta, insentif usai pelatihan yakni empat kali Rp600.000 atau Rp2,4 juta, dan insentif pengisian survei sebesar Rp150.000.

Pelatihan Offline di Beberapa Daerah

Dalam skema normal, pelatihan program Kartu Prakerja tidak lagi dilakukan secara online. Beberapa pelatihan ada yang dilakukan secara hybrid atau campuran, dan ada pelatihan yang full dilakukan secara tatap muka. "Pelatihan yang dilakukan online, offline dan campuran," kata Airlangga.

Namun, khusus untuk pelatihan offline akan dimulai di 10 provinsi terlebih dahulu. Antara lain di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selain itu, masa pelatihan juga bertambah. Semula minimal setiap peserta wajib menyelesaikan pelatihan minimal 6 jam, kini menjadi 15 jam untuk setiap jenis pelatihan yang diikuti. "Jadi sekarang pelatihannya 15 jam," kata dia.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I-2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum 'Future Job Report', serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

(iv)