Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp125 Triliun di 2023, Untuk Apa Saja?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp125,22 triliun di 2023, Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur lanjutan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, sebanyak Rp119,75 triliun di antaranya akan digunakan untuk belanja non-operasional. Dengan pelaksanaan melalui lelang sekitar Rp89 triliun, dan non-tender Rp30 triliun.

Dilansir dari laman merdeka.com. "Untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui tender Rp89,11 triliun, terdiri dari kegiatan single years (contract/SYC) Rp23,29 triliun, dan multi years contract (MYC) baru Rp14,89 triliun, dan multiyears lanjutan Rp50,93 triliun," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1). Dijelaskan Menteri Basuki, anggaran 2023 akan lebih fokus untuk menyelesaikan proyek lanjutan sesuai yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pada tahun 2023 khusus untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan, jadi pembangunan baru sangat selektif sekali. Jadi semua kita fokuskan untuk penyelesaian," ungkapnya. Bila dipaparkan secara porsi, maka proyek kontrak tahun jamak (MYC) hanya sekitar 12,89 persen. Sedangkan untuk penyelesaian kontrak lama (MYC lanjutan) setara 40,67 persen.

"Prioritasnya sesuai yang diarahkan bapak Presiden, 2023-2024 khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN (proyek strategis nasional) dan program presentasi yang diupayakan pada semester I 2024 semua sudah selesai," jelasnya. Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Secara khusus, penggunaan anggaran 2023 akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan-pembangunan yang sudah mulai konstruksi lebih dahulu.

Melalui Perpres tersebut, Kementerian PUPR mengantongi 21 tugas proyek lanjutan, sehingga sampai 2024 mendatang akan minim untuk tender-tender baru. "MYC Lanjutan Rp 50,39 triliun, biasanya lanjutan ini tidak ada tender lagi. Seperti yang diarahkan bapak Presiden, tahun 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program PSN dan perintah Presiden. Jadi pembangunan baru sangat selektif sekali," tutur Menteri Basuki.

(iv)