Diskriminasi Kelapa Sawit Bisa Ganggu Upaya Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia setelah Uni Eropa sepakat terhadap kebijakan larangan produk yang merusak hutan. Produk yang termasuk dalam kebijakan Uni Eropa tersebut yaitu, kelapa sawit. "CPO itu menjadi salah satu program untuk pengentasan kemiskinan, baik di Indonesia maupun Malaysia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/3).

Dilansir dari laman merdeka.com. Indonesia melalui Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Malaysia melalui The Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), sudah berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam. Dia pun memastikan para petani kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, telah diberikan pelatihan sekaligus pengalaman untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato Sri Fadillah bin Haji Yusof, pun menimpali pernyataan Airlangga, bahwa langkah Indonesia-Malaysia terhadap kebijakan Uni Eropatersebut bukan hanya sebatas kepentingan industri kelapa sawit. Sri Fadillah mengatakan, saat perjalanan misi nanti ke Uni Eropa bersama Indonesia, keduanya sepakat aspek yang akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan Uni Eropa berbasis ekonomi, keilmuwan, dan sosial.

"Strategi kita bukan hanya saja untuk industri, untuk peladangan, tetapi juga bersama-sama untuk memperjuangkan hak ke pekebun-pekebun kecil, supaya mereka keluar dari garis kemiskinan ," ucap Sri Fadillah. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Malaysia akan melakukan perjalanan misi ke Uni Eropa terkait larangan penjualan produk yang merusak hutan, termasuk di dalamnya melarang produk kelapa sawit.

Airlangga mengatakan pada misi kali ini Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membangun komunikasi kepada Uni Eropa agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi, baik terhadap pengekspor dan pengimpor kelapa sawit. "Pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke Uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut ke sektor kelapa sawit," ujar Airlangga.

Indonesia dan Malaysia juga akan mencari kemungkinan pendekatan kolabortif di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab menurut Airlangga, anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) komitmen untuk terus terlibat dengan negara-negara Uni Eropa dalam mencapai hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen.

(iv)