Mengapa Pemilu Berpengaruh terhadap Ekonomi Indonesia?

Pemilu, kontestasi politik yang digelar tiap 5 tahun sekali di Indonesia, kerap dipandang mempengaruhi perekonomian negara. 
 
Pelaku usaha di Indonesia dianggap selalu menunggu waktu dan hasil Pemilu sebelum mengambil langkah untuk menanamkan investasi, membuka lini usaha baru, atau membuat kebijakan terkait industri yang ditekuni.
 
Pengaruh Pemilu terhadap dunia ekonomi dalam negeri terlihat dari hasil penelitian Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat (RPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) pada 2014. Dalam laporan kuartal volume 1 tahun 2014, RPM FEB UI memaparkan pengaruh kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) saat itu dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
 
Laporan itu memaparkan bahwa Pilpres membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sepanjang Juni-Juli 2014. Pada 2 bulan itu, tahapan Pilpres 2014 tercatat memasuki fase akhir kampanye dan pemungutan suara.

Nilai tukar rupiah yang sempat terapresiasi hingga kisaran Rp11.400 per dolar AS pada pertengahan Mei 2014 akhirnya melemah sampai menembus Rp12.100 pada Juni 2014. Hal itu diakibatkan sikap pelaku pasar yang berlaku rasional sebelum hasil Pilpres diketahui.
 
Depresiasi rupiah kala itu sempat mereda sedikit pada awal Juli. Tetapi, sehari setelah pemungutan suara, yakni 10 Juli 2014, nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi.
 
“Seiring dengan belum definitifnya calon presiden dengan adanya polemik dua versi pemenang quick count yang terus dipublikasikan oleh media-media nasional baik cetak maupun elektronik,” tulis laporan itu.
 
Fenomena yang sama juga terjadi dalam Pilpres 2004 dan 2009. Saat itu, nilai tukar rupiah sempat terpengaruh penyelenggaraan Pilpres sebelum hasil penghitungan cepat keluar.
 
Pada 2004, rupiah yang awalnya berada di kisaran Rp8.600 per dolar AS lantas naik hingga menembus Rp9.400 per dolar AS pada masa-masa Pemilu. Lima tahun kemudian, rupiah naik ke atas level Rp10.000 dari sebelumnya di kisaran Rp9.800 per dolar AS sebelum Pilpres.
 
Penyelenggaraan Pilpres juga berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Laporan yang sama menyatakan bahwa dalam rentang Mei-Juli 2014, fluktuasi IHSG cukup signifikan.
 
Pada pertengahan Mei 2014, IHSG sempat hampir mencapai level 5.050. Namun, indeks justru terkoreksi ke kisaran 4.850-4.900 pada akhir Juni 2014. 
 
IHSG mulai merangkak pada awal Juli 2014, hingga mencapai level 5.100 sehari setelah pemungutan suara. Tetapi, pergerakannya kembali turun dan bearish ke level di bawah 5.050 pada 2 hari usai pemungutan suara Pilpres 2014.
 
“Meskipun Pilpres memberikan dampak pada volatilitas nilai tukar dan IHSG, tapi hal ini lebih karena faktor psikologis ketimbang teknikal. Hal ini pada gilirannya juga dapat dijadikan pelajaran, bahwa di jangka pendek, sangat penting menjaga ekspektasi pasar,” tulis laporan terkait.
 
Sejak 2014, penyelenggaraan Pemilu juga dianggap tak berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. RPM FEB UI menghitung dampak Pemilu 2014 terhadap pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 0,1%.

Berkurangnya jumlah peserta Pemilu 2014 dibanding 2009 dan 2004 menjadi sebab rendahnya dampak pesta demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendek kata, berkurangnya peserta Pemilu juga menyebabkan turunnya pengeluaran untuk kampanye yang dilakukan para calon wakil rakyat.
 
Para peserta Pemilu, baik calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tentu memerlukan banyak belanja logistik untuk kampanye. Mulai dari spanduk, baliho, hingga kaos untuk dibagikan kepada para pendukung serta masyarakat dan bahkan penyewaan panggung atau stadion besar untuk kampanye akbar.
 
Itu baru sebagian hal yang diperlukan untuk kampanye. Belum lagi konsumsi untuk rapat merencanakan arah kampanye atau transportasi yang diperlukan dan lainnya.
 
Menurut RPM FEB UI, dampak Pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2004 dan 2009 mencapai 0,3% sampai 0,5%. Namun, sejak 2014, dampaknya hanya menjadi 0,1%.
 
“Sektor yang biasanya mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada tahun politik di antaranya transportasi, komunikasi, dan belanja pemerintah,” lanjut laporan itu.
 
Pengaruh Pemilu
Peneliti dari lembaga Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyebut pengaruh Pemilu terhadap perekonomian negara sebagai hal wajar. Dia menerangkan pengaruh biasa timbul lantaran pelaku usaha cenderung bermain aman agar tak terdampak dinamika yang terjadi akibat pesta demokrasi itu.
 
Bhima mengatakan selama Pemilu, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah dan populis. 
 
Tetapi, kebijakan itu bisa saja berubah saat Pemilu sudah selesai. Hal itulah yang diantisipasi pelaku usaha di dalam negeri.
 
“Sebagai contoh, kebijakan terkait subsidi BBM dan listrik, jelang Pemilu pemerintah coba menahan harga jual BBM dan listrik subsidi. Tapi usai Pemilu, karena beban berat APBN dan BUMN penugasan, sangat mungkin subsidi kembali dipotong. Itu kan kebijakan yang sulit diprediksi, padahal bisa berpengaruh ke daya beli, permintaan barang, dan instabilitas politik,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (1/4/2019).
 
INDEF mengungkapkan pelaku usaha yang bergerak di sektor-sektor seperti pertambangan, migas, dan perkebunan cenderung wait and see selama Pemilu. Sektor-sektor usaha itu dianggap sangat berkepentingan dengan hasil Pemilu dan presiden terpilih nanti.

Pengusaha yang terafiliasi dengan partai politik atau tim sukses kandidat juga kerap menahan diri untuk bersikap selama Pemilu belum rampung. Hasil Pemilu dipercaya bisa menentukan arah investasi dan proyek yang feasible untuk digarap para pengusaha terafiliasi itu.
 
“Banyak kebijakan baru yang perlu diantisipasi, misalnya terkait bea keluar, perizinan tambang, moratorium perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Pengusaha yang terafiliasi dengan partai politik juga memanfaatkan situasi untuk ancang-ancang mendapatkan gambaran proyek pemerintah,” tambah Bhima.
 
Selain hasil Pemilu, pelaku usaha juga diprediksi menunggu susunan kabinet yang dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih. INDEF menyampaikan susunan kabinet yang dianggap pro dunia usaha akan meningkatkan kepercayaan pelaku industri dalam negeri, begitu juga sebaliknya.
 
“Pengusaha lebih mencermati siapa yang akan jadi menteri teknis bidang ekonomi karena terkait kebijakan langsung. Menteri yang pro dunia usaha bakal meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, sebaliknya kalau ada menteri yang kurang kompeten, titipan partai tapi ditaruh di pos ekonomi, bisa merosot kepercayaan. Jadi menteri lebih penting dibanding presidennya,” imbuhnya.
 
Pandangan serupa disampaikan Direktur Penelitian CORE Mohammad Faisal. Dia memprediksi sikap main aman pelaku usaha di Indonesia akan berlanjut hingga pelantikan presiden terpilih hasil Pilpres 2019, yang dijadwalkan dilakukan pada 20 Oktober 2019.
 
Menurut Faisal, susunan kabinet yang akan dibentuk presiden terpilih bisa mempengaruhi kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan investasi atau menjalankan strategi bisnisnya di Indonesia. Selain itu, mereka juga disebut butuh kepastian soal pemenang Pilpres dari segi hukum, mengingat tak tertutup kemungkinan adanya sengketa Pilpres yang diajukan setelah 17 April alias hari pencoblosan.
 
“Pasti masih wait and see hingga Oktober 2019. Jadinya, bisa dibilang perekonomian Indonesia akan berjalan lambat dan harus ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga tahun ini,” ujarnya.
 
Tahun ini, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,3%. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,14% atau yang tertinggi sejak 2014.

CORE yakin pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah bisa tercapai asal konsumsi rumah tangga terjaga sepanjang tahun. Pasalnya, selain karena Pemilu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap tak akan banyak berubah dari tahun lalu lantaran masih belum stabilnya kondisi perekonomian global.
 
Perlambatan juga bisa terjadi karena adanya prediksi bahwa pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2019 akan berjalan lambat. Berkaca pada pengalaman Pilpres 2009 dan 2014, tutur Faisal, maka perlambatan PMTB selalu terjadi saat Pemilu berlangsung.
 
Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014 yang dirilis BI, pada 2014 PMTB tumbuh 4,1% secara year-on-year (yoy). Angka itu lebih rendah dibanding pertumbuhan PMTB 2013 yang sebesar 5,3% dan 2012 yang mencapai 9,1%.
 
Pada 2018, PMTB tumbuh 6,67% secara yoy. Pertumbuhan itu lebih besar dari tingkat kenaikan PMTB secara tahunan pada 2017 yang mencapai 6,15% dan 2016 sebesar 4,47%, dikutip dari laman bisnis.com.
 
“Jadi ada tantangan dari luar yaitu kondisi perang dagang global, dan dari internal yaitu Pemilu. Selama tingkat konsumsi rumah tangga masih tinggi, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% masih bisa tercapai,” ucapnya. (wili)