Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Radikal Hadapi Radikalisme

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah tidak menggunakan cara radikal dalam menangani gerakan radikalisme. Dia menilai cara-cara kekerasan dalam menangkal radikal tidak akan menyelesaikan masalah.

Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Haedar mengatakan pemerintah perlu memahami secara mendalam segala aspek penyebab suatu kelompok masyarakat terpapar radikalisme. Sebab jika salah penanganan, ia menyebut kelompok yang teradikalisasi mudah dieksploitasi oleh paham lebih ekstrem seperti terorisme.

"Dengan demikian menghadapi radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan segala kaitannya tidaklah dapat dilakukan secara linier, instan, dan bias dalam strategi deradikalisasi yang boleh jadi sama radikalnya," kata Haedar dalam naskah pidato "Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan" yang didapat CNNIndonesia.com dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Kamis (12/12).

Haedar menyampaikan pidato ini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka pengukuhan dirinya sebagai guru besar sosiologi hari ini. Haedar mencontohkan, penanganan radikalisme dengan kekerasan ibarat membunuh nyamuk yang hinggap di kaca, tapi dengan melemparnya dengan batu.

"Ibarat membunuh nyamuk di kaca, jangan sekali-kali bernafsu melemparnya dengan batu, boleh jadi nyamuknya lepas kacanya yang pecah," ujarnya. Menurut Haedar jika setiap hari isu radikalisme terus digulirkan tanpa mengurangi usaha menangkal segala penyakit radikalisme, maka Indonesia akan sesak-napas oleh polusi radikalisme.

Dia sepakat dengan komitmen pemerintah menolak segala bentuk paham radikalisme yang bermuara pada kekerasan. Mengutip beberapa ayat Alquran, Haedar menyebut Tuhan melarang tegas kekerasan karena masuk dalam tindakan fasad fil-ardl atau merusak di muka bumi.

Meski begitu, Haedar menyampaikan penanganan radikalisme bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Dia menyebut pemerintah bisa menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama untuk menandingi penyebaran radikalisme.

"Pilihan moderasi meskipun tampak lambat tetapi dapat menciptakan ruang sosiologis yang lebih leluasa dan banyak alternatif dalam menghadapi radikalisme di Indonesia," ucapnya. Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah mendefinisikan ulang radikalisme. Sebab definisi saat ini tidak tegas dan berpotensi membuat deradikalisasi melebar ke mana-mana.

"Dapat ditempuh blocking-area di samping langkah penegakkan hukum yang tegas agar tidak memperlebar area radikalisme ke ranah yang lebih luas yang sesungguhnya berada di zona moderat yang aman dan damai," kata Haedar. (GA)