sumber foto cnbcindonesia.com
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta agar RUU itu segera tuntas. "Saya minta RUU selesai dalam minggu ini," ujarnya.
Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, kepala negara juga meminta jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan RUU Omnibus Law. Sehingga, semua proses berjalan paralel dengan pengajuan di DPR.
"Kita menargetkan Omnibus Law selesai sebelum 100 hari kerja. Sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada bisa disampaikan sehingga kita bisa selesaikan," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, eks Wali Kota Solo itu meyakini reformasi perpajakan yang dilakukan akan membuat Indonesia menjadi pusat reputasi ekonomi regional maupun regional. Ini karena Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha berinvestasi yang tinggi. "Saya harapkan memiliki dampak yang besar bagi lapangan kerja di negeri kita. Saya rasa itu," ujar Jokowi.
Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan inisiatif perumusan omnibus law akan mampu mendongkrak investasi. Oleh sebab itu, omnibus law diharapkan bisa segera diselesaikan.
"Kalau domestic factor kita dengan adanya inisiatif Presiden melakukan omnibus law di bidang kesempatan kerja dan di bidang perpajakan maka confidence terhadap investasi diharapkan meningkat," kata Sri Mulyani. (GA)
Deretan Wilayah dengan Risiko Tinggi Kasus Covid-19
Bak Armageddon, Jokowi Beberkan Parahnya Krisis di Dunia!
Riau Terapkan Sekolah Gratis SMA dan SMK Mulai 2020
Sebanyak 4 Juta Lebih Dosis Vaksin AstraZeneca Mendarat Lagi di Indonesia
Begini Penampakan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Sepanjang 131 Km
Sri Mulyani Minta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Sebelum 31 Maret 2021