Bank Dunia Ajak RI Ikut Program Ini Biar Ekonomi Lari Kencang

Bank Dunia mengajak Indonesia mengikuti program Global Value Chain (GVC). Menurut Bank Dunia keterlibatan suatu negara dalam sistem ini dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup negara tersebut. Namun di sisi lai nBank Dunia mengungkapkan partisipasi Indonesia dalam sistem GVC ini masih cukup rendah.

 Dilansir dari laman finance.indonesia.com, partisipasi GVC yang optimal dapat dilihat dari keseimbangan peran suatu negara sebagai pengekspor komoditas unggulannya namun juga aktif mengimpor bahan baku lainnya dari pasar global. Akan tetapi, Indonesia belum mampu menyeimbangkan peran tersebut.

"Keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global memiliki beberapa segi yang saling bertolak belakang," ujar Chief Economist East Asia and Pacific dari World Bank Aaditya Mattoo di Gedung Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Partisipasi Indonesia disebut bertolak belakang lantaran di satu sisi Negara Khatulistiwa ini mampu berpartisipasi cukup agresif sebagai pengekspor komoditas mentah seperti minyak kelapa sawit dan batubara.

Namun, sebagai importir terutama untuk bahan kain, besi dan baja, partisipasinya masih rendah dan cenderung melemah setiap tahun. "Hal ini terlihat dari proporsi ekspor untuk produk pakaian jadi, elektronik, dan suku cadang mobil ke negara-negara maju menurun, sementara ekspor produk serupa negara tetangga meningkat," ujar Aaditya Mattoo, Senin (28/1/2020).

Akibatnya, meski cukup berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dalam negeri, ketidakseimbangan partisipasi tersebut tetap tidak efektif menopang transisi Indonesia ke industri manufaktur dan jasa pada tahap yang lebih maju.

Lantas, faktor apa yang membuat partisipasi Indonesia dalam GVC ini masih rendah? Menurut Mattoo, yang membuat Indonesia kurang berpartisipasi dalam GVC lantaran tidak fokus dalam mengembangkan produk perdagangan dan inefisiensi biaya pelabuhan.

Hal ini kemudian semakin dipersulit oleh tingginya biaya transportasi. "Hal tersebut disebabkan oleh peraturan yang membebani dan distorsi dalam harga pelabuhan (port pricing) yang terlalu sering terjadi," tambahnya.

Mattoo mencatat proses pra-pemeriksaan (pre clearance) dan pemeriksaan (clearance) untuk impor di Indonesia memakan waktu 200 jam, lima kali lebih lama dibandingkan dengan Malaysia.

Biaya penggunaan fasilitas pelabuhan (port dues) di Pelabuhan Tanjung Priok pun lima kali lebih besar bila dibandingkan dengan Singapura dan dua setengah kali lipat dari pelabuhan di Yangon, Myanmar. "Selain itu, lembaga yang menjaga persaingan di Indonesia dinilai menjadi salah satu yang terlemah di dunia," pungkasnya. (GA)