PLN-Pertamina Ganti Pembangkit BBM ke Gas, Butuh Rp 22 T

PT PLN (Persero) akan mengkonversi pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) atau PLTD ke gas, dengan menggandeng PT Pertamina. Adapun perkiraan investasi untuk konversi ini sekitar Rp 22 triliun. Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan nantinya Pertamina akan berperan sebagai penyedia infrastruktur gas, dan PLN sebagai buyer.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, "kalau mereka bangun infrastruktur gas, harus ada anchor buyer yang mengunakan untuk jangka panjang. PLN berperan sebagai anchor buyer ini kerja sama yang saling menguntungkan," kata Darmawan, Kamis (6/02/2020).

Menurutnya, Selama ini untuk membangun infrastruktur gas ada halangan untuk masuk ke daerah terpencil, dengan kerja sama dengan PLN, Pertamina bisa masuk hingga daerah terpencil. Nantinya akan dibentuk Join Venture (JV) antara Pertamina dan PLN.

Namun menurut Darmawan pembentukan JV masih membutuhkan proses lebih lanjut, begitu juga dengan porsi pembagian investasi. Dia masih belum bisa menyebutkan berapa nilai investasi yang akan digelontorkan dari masing-masing. "Semua Lagi proses, kepmennya juga baru kan. Kami juga sudah siapkan ini siang malam," ujarnya.

Setelah Pertamina membangun infrastrukturnya, akan ada kebutuhan pengembalian investasi serta anchor buyer. Adanya demand dari PLN yang akan beli gas ini dalam jangka menengah dan panjang, menurut Darmawan akan membuat proses pengembaliannya lebih halus.

Sebelumnya PLN menyatakan konversi pembangkit listrik dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas akan dilakukan di lima wilayah. Di antaranya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali- Nusa, dan Maluku Papua. Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2019 sebesar 2,6 juta kilo liter

Melalui konversi, konsumsi BBM yang bisa diubah ke gas sebesar 1,6 juta kilo liter sehingga biaya operasi yang bisa dihemat sebesar Rp 4 triliun. "Jadi penurunan BBM dari 2,6 juta kilo liter menjadi 1,6 juta kilo liter akan mengurangi biaya operasi," ungkapnya di Komisi VII DPR RI, Selasa, (28/01/2020). (GA)