Utang Pemerintah per Maret 2020 Rp 5.192 T, Ini Rinciannya

Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2020 mencapai Rp 5.192,56 triliun. Utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 244,38 triliun dibandingkan dengan Februari yang tercatat Rp 4.948,18 triliun.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, adapun rasio utang ini sebesar 32,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang masih aman di bawah yang ditetapkan UU keuangan negara sebesar 60%.

Peningkatan posisi utang dinilai karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga terdapat selisih kurs sebesar Rp 2.133 per US$. Hal ini terutama disebabkan oleh tekanan dan ketidakpastian global termasuk sejak merebaknya virus Corona atau Covid-19.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan stimulus baik di sektor kesehatan dan ekonomi yang mengakibatkan defisit anggaran harus melebar dari perkiraan awal di APBN 2020.

"Di tengah berbagai tekanan domestik dan global ini, Pemerintah tetap berupaya mengelola utang dengan pruden dan akuntabel dalam mendukung APBN yang semakin kredibel," tulis buku APBN KiTA edisi April berisi kinerja Maret 2020 yang dikutip Senin (20/4/2020).

Lebih rinci, posisi utang pemerintah masih didominasi oleh Surat berharga Negara (SBN) 82,67% atau sebesar Rp 4.292,73 triliun. Kemudian utang dari pinjaman sebesar Rp 899,83 triliun.

Utang melalui SBN didominasi oleh porsi SBN Domestik yaitu sebesar Rp 3.036,96 triliun terdiri dari SUN Rp 2.520 triliun dan SBSN Rp 516,96 triliun. Sedangkan dari SBN Valas sebesar Rp 1.255,77 triliun yang terdiri dari SUN Rp 1.006,99 triliun dan SBSN Rp 248,78 triliun.

Sementara itu, untuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 10,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 889,6 triliun. Adapun pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp 352,74 triliun, multilateral Rp 490,67 triliun dan commercial bank sebesar Rp 46,19 triliun. (GA)