Kemendikbud Anggarkan Rp3,5 Triliun untuk Pengembangan Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk program Pengembangan Pendidikan Vokasi.

Dilansir dari laman news.okezone.com, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menjelaskan, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan beberapa kebijakan program yang dilakukan.

"Vokasi dan industri harus benar-benar link dan match. Jangan hanya sebatas seremoni tanda tangan MoU, lalu sudah merasa link and match. Harus diikuti oleh kegiatan-kegiatan kolaborasi dan sinergis yang saling menguntungkan dan sampai menghasilkan SDM unggul dan kompeten,” ujar Wikan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Wikan menerangkan, anggaran Rp3,5 triliun itu untuk mengakselarasi sejumlah program seperti Bursa Kerja Khusus (BKK), Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan. Diharapkan Gerakan Pernikahan Massal Kampus Vokasi benar-benar harus berwujud link and match yang erat dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Menurutnya, terdapat puluhan paket program yang telah dipersiapkan Kemendikbud. Hanya saja ada lima paket yang harus menjadi pilar utama, pertama yaitu kurikulum disusun bersama kedua belah pihak.

Kedua, dosen/guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari expert dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja. Ketiga, papar Wikan, adalah magang dirancang sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru-guru SMK juga mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.

“Lima paket link and match tersebut didorong dengan Rp3,5 triliun tadi, tahun ini. Meskipun pandemi, tetap kita dorong agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan industri dan dunia kerja. Mereka sedang bergerak masif menuju kondisi kebiasaan baru, yang mungkin bisa semakin sulit dikejar kesesuaiannya oleh kurikulum vokasi bila tidak terjadi pernikahan selama pandemi” terang Wikan.

Selain lima paket tersebut, kata dia, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan juga dalam skema pernikahan tersebut.

Wikan optimistis atas target link and match yang direncanakan. Apalagi bakal melaksanakan beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)bdengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

“Kami menargetkan dengan anggaran tersebut setiap tahunnya, atau bisa naik, maka diharapkan sekitar 80 persen pendidikan vokasi sudah bekerja sama dengan dunia industri dengan paket kerja sama minimal, pada lima tahun ke depan,” terang Wikan.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto menyampaikan kebijakan tersebut merupakan kemajuan yang sangat baik bagi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi akan lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri. "Ini akan membuat dunia kerja kita maju dengan cepat dan luar biasa," kata Iwan.

Iwan menambahkan, selain kerja sama dengan industri juga harus dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi. “Sertifikasi memang harus menjadi bagian dari pendidikan. yang mengeluarkan seharusnya organisasi profesi,” pungkas Iwan. (GA)