Jokowi Singgung Geopolitik dan Konflik LCS di Masa Pandemi

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengambil momentum pandemi Covid-19 untuk mengungguli negara besar. Bentuknya, pemangkasan birokrasi yang rumit agar bisa bergerak cepat.

Dilansir dari laman cnnindonesia.com, hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam 'Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2020' yang diikuti peserta dari Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri secara daring melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (28/7).

Menurutnya, pandemi Covid-19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi minus. Hal ini pun berdampak pada perkembangan kondisi geopolitik global. Misalnya, panasnya hubungan China-Amerika Serikat, termasuk di Laut China Selatan.

"Hati-hati ini sudah mengimbas kepada geopolitik global. Ini semuanya harus tahu. Laut China Selatan mulai memanas, China-AS juga semakin memanas," ujar Jokowi. "Tentu kita akan terus berjuang menyelesaikan masalah Covid dan masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Tapi momentum ini harus kita ambil," imbuh dia.

Momentum inilah yang dinilainya bisa jadi kesempatan Indonesia untuk menyalip negara-negara besar. Ia pun menyodorkan formula "kerja baru" yang "berani melakukan shortcut".

"Bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Kalau itu yang lalu iya. Tapi yang sekarang dan akan datang, negara cepat akan mengalahkan yang lambat," cetusnya. "Saya sering katakan kita perlu cara kerja baru. Kita perlu budaya baru dalam bekerja yang lebih cepat. Kita juga harus berani melakukan shortcut, pemotongan-pemotongan sehingga cara kerja kita tidak bertele-tele dan lamban," urai Jokowi.

Presiden kembali mengeluhkan soal aturan yang terlalu banyak yang memperpanjang prosedur birokrasi "yang membelenggu kita sendiri". Ia pun berpesan kepada para peserta perwira TNI-Polri untuk bekerja secara efisien.

"Memacu anak buah kita untuk menempuh jalan yang lebih cepat, yang smart shortcut, yang goal oriented. Orientasi selalu [pada] hasil. Yang hasilnya bisa kita lihat dan bisa kita kalkulasi," tutur dia.

Sejak pemerintahan periode pertamanya, Jokowi kerap menggadang-gadang soal pemangkasan birokrasi atau efisiensi birokrasi. Misalnya, revisi atau penghapusan aturan-aturan yang membelenggu investasi, pembubaran lembaga negara, hingga perampingan eselon.

Nyatanya, postur kabinet tetap gemuk untuk menampung para pendukung, pembubaran sejumlah lembaga diikuti dengan pendirian lembaga baru lain atau lembaga yang dibubarkan tidak berdampak banyak pada perampingan birokrasi. Selain itu, ada penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai malah memberi karpet merah kepada investor, merugikan buruh, dan berpotensi merusak lingkungan.

Tak ketinggalan, Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk menggantikan Gugus Tugas Covid-19 dianggap memperpanjang birokrasi. Sebab, kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, penyaluran bantuan pandemi mesti lewat menteri, tak langsung oleh Presiden seperti sebelumnya. (GA)