Pemerintah Alokasikan Anggaran Vaksin Rp34,23 T dari Skema Burden Sharing

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp34,23 triliun. Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin di tahun ini maupun tahun depan.

Dilansir dari laman merdeka.com, "kalau kita lihat totalnya mencapai Rp5 triliun plus Rp29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan, yang ini memang sudah di-earmar," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (12/11).

Anggaran pengadaan vaksin ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI). Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan bunga nol persen.

"Ini dananya berasal dari Pak Gubernur (BI), yang nol persen. Itu adalah seluruh pengelolaan dana-dana kesehatan," jelas dia. Adapun anggaran vaksinasi masuk dalam klaster kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah sebelumnya telah melakukan realokasi anggaran PEN, sehingga anggaran kesehatan meningkat jadi Rp97,26 triliun dari Rp87,55 triliun.

"Komposisi ini berbeda seperti pada saat kita pertama kali melaporkan ke Komisi XI sebelum bapak dan ibu sekalian reses. Anggaran di bidang kesehatan kini mencapai Rp 97,26 triliun," ungkapnya.

Anggaran kesehatan terdiri untuk belanja penanganan covid-19 Rp45,23 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp60 miliar, bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun, serta anggaran gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun.

Selain itu, masih ada pemberian insentif perpajakan di bidang kesehatan senilai Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, dan cadangan program vaksinasi dan Perlinsos 2021 (SILPA 2020 yang di-earmark) Rp29,23 triliun. (GA)