Jokowi Singgung Peran PBB dalam Hadapi Covid-19

Tahun ini merupakan tahun yang sangat krusial bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang genap berusia 75 tahun. Dalam jangka pendek, PBB dinilai harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua.

Dilansir dari laman cnnindonesia.com, pandangan itu dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual. Jokowi menilai peran PBB jangka pendek untuk mengatasi pandemi Covid-19 amat penting.

Kemudian, dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiap-siagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang.?

Belajar dari pandemi ini, lanjut Presiden, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berusaha membangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for Covid-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.

"Kami yakin, perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/11).

Jokowi menyebutkan usia 75 tahun merupakan tahun yang sangat krusial bagi PBB. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan global, ujarnya, PBB tidak punya pilihan lain kecuali melanjutkan agenda reformasi secara nyata. Ia juga menyebut PBB memiliki peran krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat global terhadap multilateralisme.

"Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia khususnya dalam melawan pandemi," kata Jokowi.

Jokowi juga mendorong PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi saat ini, Presiden mengaku prihatin menyaksikan kembali intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama. "Kalau ini dibiarkan, maka akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi," tuturnya.

Menurutnya, saat ini dunia membutuhkan persatuan, persaudaraan dan kerja sama untuk mengatasi Covid-19 serta tantangan global lainnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai, lambang, dan sensitivitas agama harus selalu dihormati.

"Di saat yang sama, Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Terorisme adalah terorisme," tegasnya.

Di penghujung pidatonya, Presiden Jokowi mengajak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggerakkan dunia agar terus bekerja sama memperkuat toleransi, mencegah ujaran kebencian dan menolak kekerasan atas alasan apapun. "Keberagaman, toleransi, dan solidaritas merupakan fondasi yang kokoh bagi dunia yang damai, aman, dan stabil," katanya.

Sementara itu, tren pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum juga berkurang. Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional atau #SatgasCovid19, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per Minggu (15/11) bertambah 4.106 kasus sehingga secara keseluruhan menjadi 467.113 kasus terkonfirmasi positif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 391.991 di antaranya dinyatakan sembuh dan negatif dari Covid-19 dan 15.211 pasien meninggal dunia. (GA)