Jika Kondisi ini Terjadi, Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM


Jumat,12 Agustus 2022 - 17:24:14 WIB
Jika Kondisi ini Terjadi, Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM sumber foto merdeka.com

Kondisi ekonomi global makin tidak menentu. Harga minyak dunia pun makin tinggi. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut, tingginya harga ICP bisa menjadi beban baru bagi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun ini. Dalam APBN 2022, harga minyak dunia diasumsikan hanya USD 63 - USD 70 per barel. Namun saat ini rata-rata harga minyak dunia telah mencapai USD 105 per barel. "Harga minyak dunia naiknya minta ampun, sekarang sudah USD 105 per barel," kata Menteri Bahlil di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Dilansir dari laman merdeka.com. Saat ini, untuk menjaga harga di tingkat konsumen tidak berubah, pemerintah menyiapkan subsidi hingga Rp 502 triliun. Namun, Menteri Bahlil menuturkan jika harga minyak dunia terus naik, anggaran yang dialokasikan pemerintah bisa melonjak. Dalam perhitungannya, subsidi BBM bisa bengkak hingga Rp 600 triliun. "Hitungan kami bisa sampai Rp 600 triliun, sampai kapan APBN kita bisa kuat?," kata dia.

Besarnya beban pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut telah mencapai 25 persen dari total belanja negara. "Katakanlah kemungkinan BBM ini jadi subsidinya Rp 600 triliun, ini sama dengan 25 persen APBN kita buat subsidi," katanya. Di sisi lain, jika harga minyak dunia terus merangkak naik, sementara APBN makin terbatas kekuatannya, maka, menurut Menteri Bahlil pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM.

"Rasa-rasanya untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya masyarakat harus siap-siap. Kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata dia. Maka dari itu, dia mengajak masyarakat untuk sama-sama memakai BBM dengan bijak. Agar tetap bisa menjaga fiskal lebih sehat.

"Kalau ini katakanlah beban negaranya itu tinggi, ayok kita sama-sama mungkin ini momentum kita untuk gotong royong, karena untuk menjaga agar fiskal kita juga sehat," pungkasnya.

Jokowi Lontarkan Kemungkinan Naikkan Harga BBM

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemulihan ekonomi saat ini semakin sulit karena adanya perang Rusia-Ukraina. Dia menyampaikan perang tersebut berdampak terhadap pangan, minyak, dan gas dunia. Dia menuturkan sebelum pandemi Covid-19, harga minyak mentah berada di angka USD 60 per barrel. Sementara itu, saat ini harga minyak mencapai USD 110 sampai 120 per barrel.

"Hati-hati mengenai perang Ukraina karena ini menyangkut pangan dan energi. Pangan, minyak, dan gas yang akan mempengaruhi semua negara di dunia," ujar Jokowi dalam acara Hari Keluarga Nasional di Medan Sumatera Utara, Kamis (7/7). Menurut dia, harga BBM di negara-negara sudah berada di angka Rp31.000 per liter, sementara Indonesia masih Rp7.650 per liter karena subsidi APBN. Jokowi menyebut pemerintah masih berupaya menahan agar harga BBM, khususnya Pertalite tidak naik.

Jokowi menjelaskan hingga kini pemerintah memang masih kuat memberikan subsidi BBM untuk masyarakat. Kendati begitu, dia tak menutup kemungkinan menaikkan harga BBM apabila nantinya APBN tak kuat lagi memberikan subsidi. "Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Yakan? Kalau (harga) BBM naik, ada yang setuju?" ujar Jokowi.

"Enggaaaa!" jawab masyarakat yang hadir.

Dia menyadari banyak masyarakat yang tak setuju dengan kenaikan harga BBM. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia masih mengimpor minyak mentah dari luar negeri.

Sehingga, harga minyak di Indonesia juga bergantung pada harga minyak dunia. Jokowi pun meminta masyarakat untuk memahami kondisi tersebut. "Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita 1,5 juta barrel minyak dari luar. Masih impor, artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Supaya kita ngerti masalah ini" tutur Jokowi. (RF)

 

 


Akses riaubisnis.co Via Mobile m.riaubisnis.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Jl. Arifin Ahmad/Paus Ujung (Komp. Embun Pagi), B 13, Pekanbaru, Riau – Indonesia
CP : 0812 6812 3180 | 0853 7524 1980
Email: [email protected]