Melalui Musrenbangnas 2017, Pemprov Riau Rebut Dana Rp6 T

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam pembangunan berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning. Namun memerlukan suntikan dana dari APBN.

Berbagai usulan skala prioritas pembangunan pun sudah digodok Pemprov Riau bersama satker terkait dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan Musrenbang Riau itu, lalu dibawa ke Musrenbangnas.

Pasca Musrenbangnas 2016 di Istana Negara, dalam usulan penganggaran APBN 2017 mendatang, Pemprov Riau berupaya merebut dana yang jumlahnya mencapai Rp6 triliun. Ini di luar program kegiatan yang sudah dan akan berjalan di Riau. Sebanyak Rp3,9 triliun diupayakan dari APBN belanja langsung dan sekitar Rp2 triliunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Hanya saja hal itu bisa terganggu karena sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Riau yang besar.

Dana yang ditargetkan itu, berdasarkan rekapitulasi berita acara kesepakatan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) Pemprov Riau 2016 yang diterima Riau Pos dari Bappeda Provinsi Riau, pasca pembahasan Musrenbangnas pada 27-28 April lalu di Hotel Bidakara, Jakarta. Terdapat 13 sektor yang menjadi prioritas disetujui dengan total 322 item.

Mulai dari antar kelompok pendapatan, daerah perbatasan, desa dan kawasan pedesaan, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengembangan konektivitas nasional, perkotaan, perumahan dan permukiman dan revolusi mental.

Sekretaris Bappeda Riau Ahmad Hijazi mengatakan, terdapat 237 item yang belum ada kesepakatan, dan ada sekitar 104 yang ditolak. Dengan anggaran total usulan sejumlah Rp3,993 triliun. “Pemprov Riau dalam usulan merebut APBN lebih memprioritaskan program yang sejalan dengan nasional. Yang sesuai antar kelompok pendapatan sehingga mampu bersinergi,” katanya dilansir riaupos.co.

Belanja langsung dari kementrian/lembaga sebesar Rp3,9 triliun tersebut, katanya, merupakan prioritas daerah, di mana tersebar sekitar 16 SKPD penerima. Selain merebut dari APBN belanja langsung, ada juga DAK transfer daerah, dan DAK fisik.

Kegiatan kementerian lembaga sebesar Rp3,9 T, lanjutnya, dilaksanakan kementerian/lembaga melalui koordinasi bersama daerah. Kemudian juga ada DAK yang berupaya direbut dengan nominal yang lebih besar dibanding sebelumnya. Karenanya, sambung Ahmad Hijazi, menjadi penting bagi pemkab/pemko untuk saling bersinergi.

“Terpenting bagi kabupaten/kota harus sudah punya detail desain, dan proposal, agar pusat tinggal mengucurkan. Transfer daerah menjadi langkah pusat melakukan pemerataan pembangunan sesuai konsep Nawacita,” sambungnya.

Dijelaskan Ahmad Hijazi, terdapat dua format penganggaran, yakni belanja langsung dari kementerian/lembaga, sehingga tidak langsung menggunakan pola transfer daerah. Diakuinya, Riau selama ini punya space fiskal cukup besar. Di mana kemungkinan belum terdorong maksimal meraih dana DAK ini.

“Jadi DAK ini potensial kita raih. Yang penting dipersiapkan perencanaan teknis, lokasi, sektor kesehatan, perumahan, jalan, lingkungan. Kalau memang siap perencanaan teknis mudah-mudahan akan lebih banyak meraih dana infrastruktur,” paparnya.

Selain kepada pemkab/pemko, SKPD juga diminta menyiapkan perencanaan teknis, di mana nanti Bappeda akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga selama persyaratan lengkap dipenuhi. Sehingga dengan demikian, ketika kekurangan sumber dana seperti sekarang, di mana berkurangnya DBH sektor Migas, maka memang harus meraih dana pusat seoptimal mungkin. “Rp2 T kalau bisa kita rebut dari APBN untuk DAK ini. Tahun kemarin sekitar ratusan miliar,” ungkapnya.

Selain itu potensi Rp6 T yang bisa diraih Riau, juga bukan tanpa alasan. Karena sudah jelas dalam agenda pembangunan nasional, salah satunya berada di Riau. Bagaimanapun Riau, sambungnya, tak bisa dipungkiri memerlukan dukungan pusat.

Sementara itu Plt Sekdaprov Riau M Yafiz yang juga Kepala Bappeda Riau menyebutkan, seluruh SKPD mengusulkan perihal program kegiatan untuk merebut dana pusat ke daerah.
“SKPD yang mengusulkan, juga dari kabupaten/kota, kami baru memverifikasi. Belum didata keseluruhan,” kata Yafiz kepada Riau Pos akhir pekan lalu.

Disinggung poin penting dalam usulan, menurut Yafiz, sektor mandatory atas pelayanan dasar seluruhnya menjadi usulan dari Pemprov Riau. Seperti urusan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kemudian urusan maritim di sektor laut dan darat juga menjadi usulan Pemprov Riau dalam merebut dana pusat ke daerah. “Perlu, sebagai tambahan pembiayaan pembangunan daerah supaya lebih merata. Semua sedang diupayakan dalam menambah dana 2017 mendatang,” sambungnya.

Harus Dikawal Bersama
Beberapa program prioritas yang telah dirumuskan dalam Musrenbang tingkat Provinsi Riau, dan selanjutnya juga sudah disampikan ke pemerintah pusat harus dikawal bersama. Tidak hanya dari kalangan eksekutif, melainkan juga dari kalangan legislatif baik di DPRD Riau maupun DPR RI.

“Agar program skala prioritas yang telah disampaikan dalam Musrenbang nasional dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Maka harus kita kawal bersama-sama,” kata anggota DPRD Riau Asri Auzar.

Sementara Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Lukman Edy mendorong Pemprov Riau mengoptimalkan penggunaan APBD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Lukman Edy, agar Riau bisa mendapatkan reward. 

“Cuma kami kritik saja, kok banyak sekali uang di kas daerah, masih sekitar Rp9 triliun. Bagaimana kita mau minta duit lagi sama pemerintah pusat, sementara masih ada uang sebanyak itu,” kata Lukman Edy menjawab Riau Pos, Ahad (15/5/2016).(*)

Parl-3180