Vaksin BUMN Indovac Dijual Tak Lebih dari Rp 100 Ribu per Dosis, Mulai Kapan?

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir membuka kemungkinan Vaksin BUMN atau Indovac menjadi berbayar. Dengan catatan, status pandemi telah dicabut oleh pemerintah. Artinya, kebutuhan vaksin nantinya tak bergantung pada program yang dijalankan oleh pemerintah seperti saat ini. Maka, kedudukan vaksin covid-19 buatan dalam negeri ini dimungkinkan berbayar sebagaimana vaksin pada umumnya.

Dilansir dari laman liputan6.com. Honesti memastikan, untuk saat ini, Vaksin BUMN Indovac masih gratis untuk masyarakat. Pemerintah masih akan menanggung biayanya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Itu gratis, pemerintah yang bayar jadi dari APBN, masyarakat bisa menikmati," ujar dia usai acara Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).

Ia menerangkan adanya kemungkinan status pandemi akan berakhir pada 2023 mendatang, namun produksi vaksinnya akan tetap berjalan. Kendati begitu, skala produksinya tidak akan sebanyak seperti saat ini. Untuk diketahui, Vaksin BUMN atau Indovac ini tengah menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin kedaruratan penggunaan itu ditarget rilis pada pertengahan September, bulan depan.

"Nanti kita lihat kalau seandainya sekarang pemerintah pakau APBN kita kaksih pemerintah semua. Tapi kalau tahun depan gak ada lagi, pandemi ini dicabut, masuk ke endemi, ya kaya vaksin flu aja, jadinya berbayar," tuturnya. "Tapi sekarang masih difokuskan program pemerintah (dahulu)," tegasnya.

Tak Lebih dari Rp 100 Ribu

Meski demikian, Honesti tak secara gamblang mengungkap besaran biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk membeli vaksin. Namun, ia menjabarkan biaya yang dibutuhkan untuk produksi Vaksin BUMN tersebut. Harga yang nantinya ditetapkan akan mengacu pada komponen pembuatan vaksin. Mulai dari bahan baku, hingga proses pembuatannya sehingga siap digunakan. "Harga nanti mungkin akan kita usahakan dibawah Rp 100 ribu ya, karena memang prosesnya mostly diatas 80 persen itu kita lakukan di Indonesia, hanya source (sumber bahan baku) vaksinnya saya yang kita kerja samakan dengan (lembaga) luar (negeri)," bebernya.

Bakal untuk Booster dan Anak

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkap tujuan penggunaan vaksin BUMN atau Indovac untuk vaksinasi booster dan vaksinasi anak baik primer maupun booster. Alasannya, jumlah suntikan kedua jenis ini masih minim dibandingkan dengan vaksin primer untuk dewasa. Ia menyatakan, Indovac nantinya akan menjadi prioritas pemenuhan program pemerintah. Namun, untuk jumlahnya, ia belum memastikan banyaknya produksi vaksin Indovac ini.

"Untuk booster itu diutamakan untuk program pemerintah, dan nanti untuk vaksin boster dan vaksin akan, karena kan memang langka nih. Karena anak (dosis) primary ini juga masih sedikit, apalagi untuk yang booster," kata dia dalam Ngopi Bareng BUMN, di Kementerian BUMN, Senin (22/8/2022).

Dengan tujuan itu, Bio Farma masih menunggu penerbitan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah itu, pihaknya akan memulai uji klinis untuk vaksinasi anak, baik primer maupun booster. "Manajemen dosisnya sama, 2 dosis kalau utnuk primernya, sama kaya Sinovac, sama kaya Pfizer gitu, tapi kalau yang booster cukup 1 (dosis) saja," bebernya.

Tunggu Angka Kemenkes

Honesti tak mengungkap berapa banyaknya vaksin yang akan diproduksi kedepannya. Ia mengaku masih menunggu jumlah pasti yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk diketahui, saat ini Bio Farma memiliki kapastias pembuatan 3 miliar vaksin untuk seluruh jenis vaksin. Serta, selama pandemi skala memproduksi vaksin covid sebanyak 250 juta dosis. 

"Tapi saya yakin kebutuhannya gak akan sebanyak itu, sekarang sudah 400 juta lebih dosis yang kita berikan ke masyarakat, sekarang baru ada vaksin booster kedua untuk nakes, mungkin berikutnya adalha untuk masyarakat umum, kebutuhannya nanti kita tunggu angka dari Kemenkes," paparnya. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pihaknya juga mengacu pada anggaran yang disiapkan pemerintah. Apalagi, pada 2023 disebut biaya APBN untuk penanganan pandemi akan dihapuskan. "Kami dapat info dari Menteri Keuangan mengatakan untuk APBN 2023, tidak ada lagi budget untuk pandemi, artinya semua produksi ini akan kita lakukan untuk penugasan program pemerintah, semuanya akan kita rampungkan di 2022 ini," ujar dia. (RF)