Ekonom Sarankan Regulasi Pro Komoditas Ekspor Guna Antisipasi Resesi

Kalangan Ekonom meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi global melalui kebijakan yang pro komoditas. Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Airlangga, Dr. Rossanto Dwi Handoyo dan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual bertema “Ancaman Resesi, Peningkatan Ekspor Non Migas dan Dampak Penerapan kebijakan Ekspor CPO,” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Tauhid Ahmad menyoroti pemerintah perlu memberlakukan regulasi pro komoditas ditengah ketidakpastian global yang tinggi, terutama dengan melonjaknya harga komoditas pangan dan energi menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. “Sebenarnya, Indonesia bisa selamat dari resesi karena diuntungkan dari kenaikan harga komoditas global sehingga menambah pendapatan negara,” kata Tauhid Ahmad.

Dilansir dar laman infosawit.com. Tauhid Ahmad masih menyakini bahwa CPO atau minyak sawit masih menjadi komoditas yang menyumbangkan pundi-pundi besar terhadap devisa negara. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit mentah (CPO) berkontribusi sebesar Rp 112,82 triliun bagi perekonomian Indonesia sepanjang kuartal I/2022. Angka ini setara 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ironisnya, saat ini masih ada beberapa kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspor minyak sawit. “Sebut saja Bea Keluar, Pungutan Ekspor, Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Persetujuan Ekspor, dan Flush Out,” ungkap Tauhid Ahmad. Karena itu, seluruh hambatan ekspor tersebut sebaiknya dikurangi atau bahkan dihapus.

Sementara itu, Rossanto meminta pemerintah perlu mewujudkan penyusunan platform Neraca Komoditas (NK). Pasalnya, mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi produk komoditas unggulan seperti batubara dan Crude Palm Oil (CPO). NK bisa menjadi acuan data dan informasi yang mampu menjabarkan tentang situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional seperti CPO dan batubara sekaligus sebagai data dan informasi proyeksi pengembangan industri nasional.(iv)