Tak Ada Dana PEN, Penanganan Kemiskinan di 2023 Pakai Anggaran Kementerian/Lembaga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan anggaran untuk mengatasi kemiskinan mulai tahun 2023 kembali menggunakan anggaran kementerian/lembaga (KL) terkait. Sebab tahun ini pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). "Kan sekarang tidak ada PEN, jadi semua kembali ke KL masing-masing," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/1). Anggaran untuk program perlindungan sosial ada di Kementerian Sosial. Sedangkan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan anggaran di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dilansir dari laman "Sekarang tentu programnya sudah tidak ada PC-PEN, (jadi) masuk ke kementerian secara reguler," katanya.  Airlangga mengatakan, pemerintah sudah memiliki program perlindungan sosial yang terbukti tepat sasaran. Salah satunya program penanganan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mendekati 0 persen di tahun 2024. Sejauh ini, tercatat ada 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem. "Kemarin dari 212 kabupaten/kota (yang mengalami kemiskinan ekstrem), sekarang tinggal kabupaten sisanya (yang masih mengalami kemiskinan ekstrem," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 mendekati 0 persen dan angka kemiskinan di posisi 7 persen. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono target tersebut sulit untuk dicapai karena di tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen dan angka kemiskinan masih di level 9,15 persen. "Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai 7 persen atau kemiskinan ekstrem di 2,04 persen menjadi mendekati 0 persen, ini sulit rasanya," kata Margo dalam acara Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Margo membeberkan data kemiskinan ekstrem ada di 212 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas pemerintah 2022. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan Maret sebesar 3,61 persen, kemudian menurun menjadi 2,76 persen di Maret 2022. Menurut Margo masalah angka kemiskinan ini bergerak dinamis. Sehingga perlu dirancang data dan tata kelola yang baik untuk mencapai target. "Rancangan tersebut perlu dibangun dan ditetapkan dengan jelas agar semua kementerian lembaga dan daerah ini punya target yang sama di sasaran yang ingin dicapai," kata dia.

(iv)