Hitungan Garuda Indonesia: Biaya Penerbangan Haji 2023 Sebesar Rp33,4 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) memperkirakan biaya penerbangan ibadah haji 2023 sebesar Rp33,4 juta. Biaya tersebut lebih rendah dibandingkan dengan usulan yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag). "Jadi (harga per emberkasi) sekitar Rp33,4," kata Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R Susardi, saat rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BIPIH 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dilansir dari laman .merdeka.com. Ade merinci, angka tersebut didapat dari perkiraan biaya langsung yang mencakup harga BBM (avtur) sebesar Rp13,1 juta, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812.000, liability insurance Rp7.000, extented operating hours Rp77.000. Kemudian larking fee sebesar Rp290.000, landing fee Rp494.000, over flying Rp251.000, route charge Rp479.000, ground handling Rp547.000, catering penerbangan Rp464.000, biaya crew expense Rp401.000, hotac crew Rp183.000, dan transportasi penumpang darat Rp141.000. Bila ditotal, biaya langsung sebesar Rp29,3 juta.

Selain itu, besaran perkiraan nilai BIPIH itu jhga mencakup biaya tidak langsung, seperti ground staff salary Rp106.000, duty trip and hotac Rp222.000, crew recruitment training Rp62.000, insurance pax Rp19.000, remote terminal and system facility (Saudi) Rp227.000, pillgrim service Rp1,1 juta, dan baggage handling service Rp227.000. Bila di total, variabel biaya tidak langsung mencapai Rp2,094 juta.

"Kita hitung direct dan indirect costnya, total costnya sekitar Rp31,4 juta ditambah dengan airport building PSC sekitar Rp1,1 dan totalnya sekitar Rp32,6. Kita hitung kalau based refer ke tahun lalu sekitar 2,5 persen (atau Rp815.000) margin," ucap Ade. Namun, Ade mengatakan usulan itu belum final. Dia mengatakan ada kemungkinan usulan itu berubah. "Jadi ini sekali lagi belum firm (pasti), karena kita punya asumsi-asumsi tadi," ujarnya.

Ade mengatakan, penetapan margin atau selisih keuntungan yang ditentukan oleh Kemenag sebesar 3 persen. Namun, dia sekali lagi menegaskan biaya tersebut masih berupa usulan."Jadi penetapan margin dari Kemenag itu ditentukan sebenarnya 3 persen dari total biaya, itu ada aturannya. Ini gambaran awal soal komponen biaya yang dari airline, dan angka-angka ini akan selalu di audit oleh BPK," imbuh Ade.

(iv)