Tol Pekanbaru-Dumai Dimulai 2017

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau siap-siap gigit jari dan harus menunggu waktu yang cukup lama. Pasalnya, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sudah direncanakan ternyata pembangunannya baru dimulai pada 2017. 

Ini terungkap saat rapat panitia kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) II Komisi V DPR yang digelar tertutup di Gedung Parlemen. Hadir dalam rapat itu Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, dan jajaran direksi PT Hutama Karya (HK) Persero.

Anggota Panja PMN II DPR, Nurzahedi saat ditemui mengungkapkan, PT HK dan Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah itu senilai Rp3,6 triliun dalam RAPBN Perubahan 2015. Tapi peruntukannya hanya untuk dua ruas jalan tol yang jadi priotitas pemerintah hingga 2017, yakni ruas Medan-Binjai sepanjang 17 km dan Bakauheni-Terbanggi Besar (Lampung) sepanjang 139 km.

Sementara ruas Pelembang-Indralaya sepanjang 22 km dan Pekan-baru-Dumai sepanjang 126 km, baru dimulai pembangunannya tahun 2017-2019. Untuk Pekanbaru-Dumai sendiri, estimasi biaya yang diperlukan HK mencapai Rp11,902 triliun, sebagian direncanakan didanai PMN. Tahun 2017 sebesar Rp971 miliar, tahun 2018 (Rp2,5 triliun) dan tahun 2019 (Rp1,826 triliun), sehingga total PMN untun ruas Pekanbaru-Dumai nantinya Rp5,355 triliun dari total dana keseluruhan.

“HK bersama Deputi bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, mengajukan permintaan PMN senilai Rp3,6 triliun untuk membangun beberapa ruas jalan tol, ada empat ruas. Tapi PMN yang diminta tahun ini untuk prioritas pertama, Bakauheni-Terbanggi Besar dengan Medan-Binjai. Sementara Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Sumsel belum masuk prioritas saat ini,” kata Nurzahedi.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Edy Tanjung ini keberatan kepada Deputi Kementerian BUMN dan PT HK. Dia meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap dua ruas tol yang menjadi prioritas, sehingga dana PMN Rp3,6 triliun yang diajukan bisa dialokasikan membangun empat ruas tol sekaligus, termasuk di Riau dan Sumatera Selatan.

“Kenapa Pekanbaru-Dumai dinomorduakan? Ada unsur apa, faktor apa, sementara Riau ini salah satu sumber pendapatan negara terbesar dari hasil buminya. Kok Riau tidak dinomorsatukan. Kami setuju saja dua ruas tol lain dibangun, tapi kami minta sejalankan dengan Pekanbaru-Dumai dan ruas Palembang-Indralaya,” jelasnya seperti dilansir Riau Pos, kemarin.

Menurut Edy, Dumai merupakan pelabuhan ekspor-impor, terutama CPO, dan menjadi cluster sawit yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya lewat program MP3I. Apalagi ruas jalan tol yang menjadi bagian Trans Sumatera ini diyakini bakal mengangkat perekonomian nasional khususnya Riau dan daerah-daerah di Sumatera.

“Kami sampaikan juga pada Deputi BUMN dan HK, apakah selain PMN bisa dicari sumber dana lain. Misalnya karya-karya BUMN lain sehingga pembangunan empat ruas jalan tol ini bisa dilaksanakan sekaligus. Sehingga tahun-tahun berikutnya, pemerintah dan DPR kembali mengalokasikan PMN untuk kelanjutannya,” ujar Edy.

Edy menyebutkan dalam rapat tersebut, Gatot selaku Deputi BUMN belum bisa memberikan jawaban karena harus melaporkan dulu permintaan ini kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, Edy yakin bila ada komitmen pemerintah, pembangunan empat ruas tol ini bisa disejalankan.

“Pak Gatot akan melaporkan permintaan kita ini kepada Menteri BUMN. Tapi menurut kami, ini bisa dilaksanakan sekaligus, nanti setiap tahun ada PMN. Kami sudah minta hitung-hitungan mereka, berapa keperluan setiap tahunnya. Apalagi Pemda juga sudah siap untuk melaksanakan itu,” jelasnya.

Edy menambahkan usaha memperjuangkan pembangunan jalan tol ini bukan sebatas kepentingan Riau sebagai daerah pemilihannya, tapi masalah nasional yang harus menjadi perhatian pusat. Apalagi Riau merupakan daerah penghasil migas terbesar.

“Jadi jangan karena ada faktor x, Riau dianaktirikan, tidak jadi prioritas. Saya berjuang agar pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tetap jadi skala priotitas utama. Kami sudah minta pada deputi bidang usaha jasa BUMN agar menyampaikan ini pada Menteri BUMN, di samping tetap membangun jalan tol lainnya,” tambahnya.

Dalam dokumen yang diperoleh Riau Pos, rencana pembangunan empat ruas tol ini sendiri sudah mengalami perubahan, terutama untuk Palembang-Indralaya yang digeser jadi prioritas ketiga, sementara Bakauheni-Terbanggi Besar digeser jadi prioritas kedua. Alasan perubahan ini adanya program tol laut. Sedangkan Pekanbaru-Dumai sejak awal berada di prioritas 4 dari empat ruas jalan tol yang akan dibangun.

Tergantung RTRW

Rencana pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sebagai salah satu trase dari empat ruas di Sumatera akan menjadi prioritas terakhir. Salah satunya karena tak kunjung rampungnya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Menurut Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman ketika dikonfirmasi Riau Pos, Jumat (30/1) di Kantor Gubernur, memang untuk jalan tol fokus yang perlu diselesaikan untuk memulai dan menuntaskan pembebasan lahan adalah masalah RTRW. “Tol ini kan sudah lama dipersiapkan. Kalau selesai RTRW tentu pembebasan lahan bisa segera dilaksanakan,” katanya.

Karenanya untuk menggesa hal tersebut pihak terkait di lingkungan Pemprov Riau sedang melakukan berbagai tahapan guna menggesa RTRW. Sehingga progres jalan tol tidak didahului oleh pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera. “Nanti Bappeda dan pihak terkait lain akan menyiapkan langkah-langkah mempercepatnya,” tambah Andi (sapaan akrab Plt Gubri).

Disinggung mengenai tol Pekanbaru-Dumai yang belum menjadi prioritas pemerintah pusat, sebab diketahui berdasarkan anggaran di RAPBN-P 2015, terdapat anggaran sebesar Rp3,6 triliun, namun peruntukannya baru untuk dua jalur tol. Yakni di Lampung dan Medan. Menurut Andi hal tersebut tentu beralasan. Karenanya da lebih fokus dalam menyelesaikan pengesahan RTRWP Provinsi Riau.(*)

Parl-3180