Pengamat Minta Data Ulang Panglong dan HTR di Meranti

Menurut Pengamat Hukum Lingkungan Universitas Islam Riau, DR. Arifin Bur, SH. MHum, walaupun telah terdaftarnya panglong dan HTR di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, setidaknya ada upaya strategis agar penebangan hutan bakau tidak akan menimbulkan dampak kerusakan ekosistem lingkungan dan terjadinya abrasi. 

“Kemudian, ada upaya hukum yang mengikat dengan cara Pemkab Meranti mewajibkan kepada pihak perusahaan ataupun panglong untuk melakukan reboisasi di lahan atau hutan bakau yang kondisinya kritis. Sebagai contoh, pihak perusahaan menanam kembali empat batang pohon bakau setiap menebang satu batang kayu bakau di lahan kritis,” saran Arifin.

Selain itu, Arifin juga menyampaikan, Pemkab juga mendata ulang panglong dan hutan bakau jadi Hutan Taman Rakyat (HTR) agar pemanfaatannya dapat dikontrol dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghindari penebang hutan dan penampungan kayu bakau secara ilegal.

“Dengan begitu kita dapat membuat regulasi tentang pemanfaatan hasil hutan bakau, baik per orangan maupun kelompok, atau perusahaan,” ungkap Arifin.

Ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi/lembaga terkait tentunya sangat dibutuhkan demi keberlangsungan ekosistem hutan mangrove/bakau dan keutuhan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti.(*)