Apa Anda Yakin Karantina Wilayah RI Efektif Perangi Covid-19?

Sudah hampir satu bulan sejak diumumkan adanya 2 pasien terjangkit corona atau tepatnya pada 2 Maret 2020, hingga 30 Maret 2020 pasien corona kini telah menjangkit 1.414 pasien dengan kasus kematian mencapai 122 orang.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com, keterlambatan dan tidak adanya ketegasan dari pemerintah menanggulangi wabah corona disinyalir memperparah keadaan. DKI Jakarta yang merupakan kawasan episentrum pandemi, yang tidak segera diblokir membuat kini penyebaran virus sudah menjangkiti 31 provinsi.

Sejumlah ekonom sepakat, karantina wilayah menjadi satu-satunya pilihan paling tepat, untuk memutus rantai penularan dan juga sebagai mitigasi dampak ekonomi. Ekonom UI Fithra Faisal mengatakan, meskipun memang dalam jangka pendek ada kerugian, tapi dalam jangka panjang karantina wilayah di tengah wabah corona bisa menggairahkan lagi ekonomi.

Hal itu diungkapkan Fithra, karena berkaca dari kasus penyebaran pandemi Sars pada 2003 di China. Kala itu China mengambil tindakan dengan non health intervension atau intervensi non kesehatan. Ekonomi pun perlahan pulih, baik naik 14%.

"China kala itu menerapkan non health intervention, yang membuat perekonomiannya naik 14% sampai tahun 2007. Non health intervention itu seperti social distancing atau lockdown. Itu jangka panjangnya memberikan efek yang lebih baik," tutur Fithra kepada CNBC Indonesia, Senin (31/3/2020).

Meskipun dalam jangka pendek, karantina wilayah bisa membuat Indonesia merugi, tapi karantina wilayah akan berdampak signifikan dalam jangka panjang.
 Adanya karantina wilayah ini, sudah pasti kata Fithra akan semakin bertambah jumlah pengangguran karena PHK, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Di Jakarta saja misalnya, berdasarkan perhitungannya, terdapat pengurangan pendapatan daerah antara Rp 94 triliun sampai Rp 100 triliun. "Kerugian itu kalau 14 hari lockdown. Sementara kalau seluruh Indonesia juga dilockdown selama 14 hari, maka kerugian yang didapat mencapai Rp 150 triliun," jelas Fithra.

"Tapi kalau Indonesia menerapkan partial lockdown [karantina wilayah] kerugiannya hanya mencapai Rp 50 triliun sampai Rp 80 truliun. Nah ini suatu hal yang sebenarnya dapat diterima oleh perekonomian. Tapi kan perspektif jangka panjang, kita menyelamatkan manusia dan capital ekonomi," kata Fithra melanjutkan.

Roda ekonomi pada dasarnya tidak ada masalah signifikan, karena pabrik-pabrik masih berdiri. Yang jadi masalah adalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak bisa produktif. Dengan adanya karantina wilayah, sudah tentu dapat membuat SDM dalam keadaan sehat dan bisa kembali produktif ketika karantina wilayah sudah selesai diterapkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun, seandainya di tahun ini memburuk, tapi dengan adanya karantina wilayah ini, Fithra meyakini bisa naik 6% sampai 7% pada 2021. "Saya tidak khawatirkan soal itu [pertumbuhan ekonomi]. Tapi coba sekarang bandingkan dengan melandainya curva pasien positif corona yang sembuh di negara lian. Kalau kita ketinggalan, investor bisa lari karena melihat curva penularan Indonesia tidak juga menurun," jelas Fithra.

Hal senada juga dikatakan oleh Ekonom Indef Abra PG Talattov, dampak karantina wilayah misalnya saja bisa dilakukan 1-2 bulan lamanya, akan baik dalam jangka menengah dan panjang untuk perekonomian.

"Memang dalam jangka pendek, 1-2 bulan sebagian besar ekonomi dan aktivitas masyarakat pasti akan lumpuh. Hanya beberapa sektor terkait saja yang terdampak. Tapi dalam jangka menengahnya, jangka panjang, ketika udah recovery, ekonomi bisa normal lagi. ," kata Abra.

Saat ini saja, negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, dan China yang mereka semuanya menerapkan lockdown, kini perekonomiannya sudah kembali pulih dan normal lagi. "Dan kalau kita tidak normal, khawatir investor akan mulai mengalihkan investasi mereka, karena kita ketinggalan," jelasnya. (GA)