sumber foto economy.okezone.com Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terus memonitori perkembangan virus corona (covid-19). Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dilansir dari laman economy.okezone.com, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Jokowi membentuk komite tersebut untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi.
"Ada tiga hal yang penting yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo yaitu Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ada tiga hal utama yang Bapak Presiden sampaikan ke kami yang pertama adalah bahwa komite dibentuk untuk tujuannya mengintegrasikan antara kebijakan di bidang kesehatan dengan kebijakan di bidang ekonomi," kata Budi dalam telekonferensi, Rabu (29/7/2020).
Dia mengatakan, ada delapan provinsi diberikan prioritas dalam penanganan kesehatan. Hal ini seiring kedelapan provinsi ini memiliki kasus positif virus corona (covid-19) yang tinggi.
"Kemudian komite juga diminta oleh beliau agar memberikan prioritas ke bidang kesehatan dan juga 8 provinsi utama yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua," katanya.
Sambung dia, Jokowi juga meminta agar komite bisa mempercepat serapan anggaran untuk. "Bapak Presiden juga memberikan arahan agar komite bisa mempercepat dan mengoptimalisasikan," tandasnya. (GA)
Harga emas hari ini di Pegadaian, Senin 19 April 2021
Dolar AS Masih Betah di Rp 14.300
Ketergantungan Komponen Jadi Tantangan Industri Elektronik Indonesia
Sistem Bayar Tol Nirsentuh Dimulai Desember 2022
Harga TBS Sawit Sumsel Periode I-Desember 2022 Turun Rp 74,18/Kg, Cek Harganya..
Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 11 Persen