'Pemerintah & DPR Pertimbangkan Lagi Gelar Pilkada Demi Kepentingan Lebih Besar'

Sejumlah pegiat politik terus mengkritik sikap pemerintah yang dianggap memaksa pelaksanaan Pilkada 2020. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pilkada digelar 9 Desember.

Dilansir dari laman merdeka.com, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor bahkan mengatakan jika pemerintah tetap melaksanakan Pilkada saat kasus positif Covid-19 di Indonesia belum terkendali, maka itu hanya akan menjadi beban sejarah di masa depan.

"Adalah sesuatu hal yang amat disayangkan, jika upaya kita menegakkan salah satu elemen penting dari semangat reformasi, yakni demokrasi yang juga dapat semangat konstitusi kita berujung pada satu hal yang akan disayangkan dan menjadi satu hal yang membawa beban sejarah di masa-masa yang akan datang," ujar Firman yang dikutip melalui channel Youtube LIPI, Kamis (1/10).

Ia menambahkan, Pilkada di kondisi saat ini justru menghilangkan marwah demokrasi. Sebab hakikatnya, Pilkada merupakan wadah bagi rakyat menggunakan hak politiknya secara komprehensif.

Bukannya menolak pelaksanaan Pilkada, namun Firman menegaskan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia belum aman untuk melaksanakan satu acara yang akan melibatkan kerumunan masal.

Dia menyebutkan bahwa antara pemerintah dan DPR sejatinya memiliki waktu untuk mengkaji urgensi Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

"Kami masih melihat sebetulnya masih ada kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pilkada 2020 demi kepentingan jangka panjang dan juga kepentingan yang lebih besar," tuturnya. (GA)