Realisasi BLT Dana Desa Capai Rp 21,9 Triliun per 28 Mei 2021

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaporkan, realisasi Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) mencapai Rp21,9 triliun hingga 28 Mei 2021. Angka tersebut setara 30,48 persen dari total pagu BLT-DD tahun ini yang mencapai Rp72 triliun.

Dilansir dari laman liputan6.com, "hingga saat ini sampai dengan data hari ini, dari Rp72 triliun dana desa yang dialokasikan pada tahun 2021. Sudah tersalurkan Rp21,9 triliun atau 30,48 persen dari total dana desa keseluruhan," ungkap Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief dalam Dialog Produktif bertajuk Kabar BLT Dana Desa, Jumat (28/5).

Rinciannya, pada bulan Januari 2021 anggaran BLT-DD yang digelontorkan mencapai Rp 1,28 triliun untuk 4.270.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Dana tersebut tersalur sebanyak 58.000 desa.

"Di bulan Februari itu, sudah salur ke 37 ribu desa dengan jumlah KPM nya sebanyak 2.837.000. Totalnya adalah Rp850 miliar," sebutnya. Sedangkan, di bulan Maret realisasi BLT-DD mencapai Rp507 miliar. Dana tersebut menyasar 1,6 juta KPM.

"Lalu, di bulan keempat (April) kita sudah cairkan Rp294 miliar di hampir 1 juta KPM," imbuhnya. Sementara pada Mei, nilai realisasi BLT-DD sebanyak Rp159 miliar. Dana tersebut setidaknya menyasar di 531 ribu KPM.

Sri Mulyani Akui Pengelolaan Dana Desa Masih Belum Efektif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan desa masih belum mencapai taraf yang efisien, efektif dan disiplin. Hal ini tercermin dari beberapa hal, seperti rasio pajak terhadap PDRB yang rendah, belanja pegawai yang tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.

"Pada 2019, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,65 persen. Sementara APBD didominasi belanja pegawai yang sangat tinggi rata-rata 34,74 persen," ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).

Bahkan, lanjutnya, ada 1 daerah yang mencapai porsi belanja pegawai sebesar 53,39 persen, meskipun dirinya tak mengungkapkan mana daerah yang dimaksud. Lalu, porsi belanja modal bagi pembangunan masih rendah. hanya 20,27 persen. "Bahkan ada 1 daerah yang hanya 7 persen," ujarnya. (GA)