Layanan FLPP Tetap Berjalan Saat Pengalihan ke BP Tapera

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyatakan layanan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan di tengah proses pengalihan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dilansir dari laman cnnindonesia.com, "kami saat ini sedang mempersiapkan peralihan ini tanpa mengganggu layanan yang sudah berjalan," ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, dikutip dari Antara, Senin (20/9).

Arief menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah.

Aturan itu mengatur tentang pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, mekanisme penarikan dana FLPP oleh pemerintah pada BP Tapera, akuntansi, serta pelaporan.

Menurut Arief, pemerintah juga sudah menegaskan layanan tetap berjalan dengan menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan Dana FLPP pada PPDPP kepada BP Tapera.

Dalam keputusan itu disebutkan bahwa pengalihan fungsi diikuti dengan pengalihan sistem tata kelola, pegawai profesional atau non aparatur sipi negara (ASN), dan seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud serta aset tak berwujud (teknologi).

Arief mengatakan realisasi penyaluran dana FLPP sebesar Rp15,17 triliun per 17 September 2021. Dana itu disalurkan untuk 138.858 unit rumah atau 88,16 persen dari target 2021. Jika ditotal, realisasi penyaluran FLPP dari 2010 hingga 2021 sebesar Rp70,76 triliun. Dana itu disalurkan untuk 903.713 unit rumah. (GA)