Saran Pengusaha agar Inflasi RI Tak Menggila

Pengusaha angkat suara mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menilai kenaikan harga di akhir tahun terjadi karena isu kelancaran pasokan dan ketimpangan permintaan. Ia menilai kecil kemungkinan Indonesia bakal mengalami inflasi tinggi seperti di AS.

Dilansir dari laman cnnindonesia.com. "Di AS inflasi tinggi terjadi karena faktor stimulus yang mendorong konsumsi masyarakatnya secara berlebihan dan efek peningkatan harga energi/krisis energi," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/1). Berbeda dengan AS, ia menyebut harga energi di Indonesia, seperti BBM dan listrik, ditetapkan pemerintah. Walau ada wacana pemerintah akan menaikkan harga energi, harga energi di lapangan hingga kini belum naik. "Jadi seharusnya cost-push inflation belum terjadi dan belum menciptakan kenaikan harga jual di pasar, setidaknya dari sisi produsen," jelas dia.

Oleh karena itu, Shinta menilai kemungkinan besar masalah kenaikan harga ada pada ketidakseimbangan supply-demand atau karena ada penjual yang memanfaatkan isu kenaikan harga energi untuk menaikkan harga di pasar. Di sisi lain, ia mengatakan kenaikan harga juga terjadi selama periode libut Natal dan Tahun Baru yang siklus tahunan cenderung membuat berbagai komoditas konsumsi naik. "Ini sebetulnya relatif wajar karena tiap ada momentum liburan harga-harga di pasar cenderung naik akibat laju peningkatan demand lebih cepat dari pada laju peningkatan supply," bebernya.

Namun, menurut Shinta, bakal berbeda cerita kalau nanti berbagai harga energi nasional naik. Jika terjadi, ia memproyeksikan bakal terjadi inflasi karena kenaikan ongkos produksi di semua produk yang dikonsumsi masyarakat. Bila terjadi, ia memproyeksikan inflasi bisa melonjak ke level 4 persen-5 persen, tergantung seberapa besar kenaikan harga energi dipatok oleh pemerintah.

Imbasnya, konsumsi masyarakat bakal tergerus dalam jangka pendek-menengah. Dalam kondisi masih ada pandemi, Shinta menilai akan butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan permintaan pasar.
Pasalnya, selama ada pandemi produktivitas masih akan terus tertahan sehingga penciptaan lapangan kerja dan produktifitas masyarakat tidak bisa digenjot maksimal.

"Karena itu, kami harap pemerintah prudent memutuskan kenaikan harga energi di tahun ini. Pelaku usaha melihat saat ini sama sekali bukan saat yang tepat untuk menaikkan harga energi," terang dia. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut inflasi masih akan terjaga selama pemerintah mampu menjaga ketersediaan stok makanan dan energi.

Jika permintaan tinggi dan stok atau pasokan tak terjaga, tak menutup kemungkinan bakal terjadi inflasi. Guna menghindari inflasi, ia menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari jauh-jauh hari, misalnya untuk kebutuhan Ramadan.

Walau masih sekitar 3 bulan lagi, ia mengatakan pemerintah mesti mengantisipasi dari sekarang agar pasokan di pasar aman saat Lebaran, terutama untuk komoditas yang bergantung pada impor, mulai dari daging sapi dan kerbau, gula, bawang, minyak mentah, dan sebagainya. "Pemerintah harus warning, harus menyiapkan strategi 3 bulan ini bagaimana harga pokok terutama stok bahan pokok terjamin cukup," kata dia.

Untuk menghindari inflasi, ia meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk duduk bersama dan merumuskan kebijakan guna mengantisipasi kekurangan pasokan di pasar. (RF)