Pembangunan Gedung Daerah Terbengkalai, KPA-PPTK Diminta Bertanggungjawab

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan gedung daerah Bengkalis, diminta bertanggungjawab terkait pembangunan gedung daerah yang amburadul.

Diduga mark up dana yang menggunakan APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp49 milliar untuk pembangunan gedung daerah tersebut. Hasil pembangunan tidak sesuai dengan hasil yang direncanakan bahkan hingga saat ini tak kunjung siap dikerjakan pembangunannya..

"Kita minta KPA dan PPTK untuk bertanggung jawab atas pembangunan gedung daerah ini. Ada dugaan dana pembangunan tersebut di "mark up" dimana dianggarkan kembali pada tahun ini sebesar Rp 3 milliar," ujar salah seorang warga Jalan Pertanian Bengkalis, Irwansyah, Selasa (17/05/2016).

Seharusnya, lanjutnya, ada audit terlebih dahulu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan hasil audit nantinya akan terlihat ada kerugian negara, apa tidak. "Tapi anehnya,  tahun ini kembali dianggarkan sebesar Rp 3 milliar untuk finishing, padahal sejak tahun 2014 penggarannya sudah memasuki tahap finishing. Artinya proyek gedung daerah Bengkalis itu hanya menguras APBD Bengkalis dimana tahun 2016 ini merupakan tahun kedelapan,"ujarnya.

Disambung mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2004-2009 itu, kalau KPA menyalahkan sepenuhnya kepada rekanan juga tidak fair, karena proyek gedung daerah itu juga diakibatkan kelalaian KPA dan PPTK dengan mengakibatkan kualitas proyek jadi tidak bermutu. Irwansyah juga meminta tahun 2016 ini proyek gedung daerah tersebut distop dahulu sampai ada hasil audit BPKP. Kemudian kepada penegak hukum supaya melakukan proses hukum terhadap rekanan, KPA, PPTK serta tim VHO.

"Ini cukup aneh, hasil audit dari BPKP belum ada tetapi dianggarkan kembali tahun ini. Sepertinya ada kesengajaan menguras APBD Bengkalis lewat proyek bernama gedung daerah ini karena tahun 2016 ini merupakan tahun kedelapan. Terlepas berapa besar anggarannya tapi angka riil dilapangan sebesar Rp 49 milyar sangat luar biasa, dilihat dari struktur gedung yang sederhana dan tidak siap,"katan Irwansyah lagi.

Selain KPA dan PPTK kata Irwansyah, rekanan PT HPS juga harus bertanggung jawab walaupun sudah diberi sangsi denda sebesar 5 persen dan black list atas perusahaan. Hal itu dikarenakan atas keterlambatan pekerjaan yang tidak selesai hingga akhir tahun 2015. Persoalan gedung daerah tidak cukup sebatas denda dan black list saja, tapi diproses secara hukum.

"Kami mendesak kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Polres Bengkalis untuk segera mengusut proyek pembangunan gedung daerah ini, karena 7 tahun dianggarkan tak kunjung siap dikerjakan. Dan anggaran yang disedot mencapai Rp 49 milyar sebuah nilai fantastis untuk sebuah gedung yang manfaatnya juga tidak jelas,"tutupnya.(*)

Jun-1080