Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$394,6 M Kuartal III 2022

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat US$394,6 miliar pada kuartal II 2022. Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal II 2022 yang sebesar US$403,6 miliar. Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN kuartal III 2022 kontraksi sebesar 7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 2,9 persen (yoy). Adapun posisi ULN pemerintah pada kuartal III sebesar US$182,3 miliar, lebih rendah dari posisi ULN pada kuartal sebelumnya yang sebesar US$187,3 miliar.
Ads by

Dilansir dari laman cnnindonesia.com. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi 11,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 8,6 persen (yoy). "Penurunan posisi ULN pemerintah tersebut disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor non residen pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global," ujar Erwin melalui keterangan resmi, Selasa (15/11). Pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah pada periode laporan. Sementara itu, penarikan ULN pada kuartal III 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Erwin menyebut pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada kuartal III 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen. Lalu, sektor konstruksi (14,2 persen) dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," papar Erwin. Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal III 2022 tercatat sebesar US$204,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya yang sebesar US$207,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 0,1 persen (yoy). Erwin mengklaim perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 4,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy) antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.

Lebih lanjut, ia mengatakan ULN Indonesia pada kuartal III 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 31,8 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. Erwin mengatakan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tandasnya.

(iv)