Menteri PPN Optimistis Angka Kemiskinan Turun ke 9,8 Persen di Akhir 2021

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa optimistis mampu menekan angka kemiskinan hingga akhir 2021. Ia berharap hal itu bisa tercapai dengan adanya perbaikan ekonomi di Indonesia.

Dilansir dari laman liputan6.com, ia menuturkan untuk terus berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia dan juga kesenjangan ekonomi yang terus terjadi terdampak Covid-19.

Diketahui, saat ini, angka kemiskinan di Indonesia 10,14 persen. Angka ini meningkat dari 2019, tetapi ada sedikit penurunan dari 2020 sebesar 10,19 persen.

“Mudah-mudahan pada akhir tahun ini bisa turun ke satu digit dengan membaiknya ekonomi, jadi kita perkirakan 9,8 persen atau 9,9 persen dan akan ada kecenderungan turun terus, karena ada sebagian pemulihan ekonomi di sektor informal,” tuturnya dalam Dialog Ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Selasa (21/9/2021).

Perbaikan ekonomi yang dimaksud Suharso adalah sudah adanya geliat ekonomi di sektor-sektor informal dan UMKM Indonesia. ia menilai peningkatan tersebut ada pula peran pemerintah yang melakukan stimulus ekonomi dengan bantuan tunai.

Penyebab Kenaikan Angka Kemiskinan

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, beberapa poin tentang penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertama, adanya pembatasan kegiatan ekonomi menurunkan pendapatan penduduk, yang berdampak pada pekerja di sektor akomodasi dan makanan manufaktur perdagangan grosir dan ritel.

Kemudian, mayoritas pekerja masih banyak di sektor informal, yaitu sekitar 78,14 juta yang tidak memiliki jaminan pendapatan, kecelakaan, maupun jaminan kematian ketika pandemi dan jatuh sakit.

“Saya kira ini PR kita semua, sebenarnya seluruh rakyat indonesia harusnya sudah punya insurance dalam satu kategori, dan layanan sosial apa yang mereka dapatkan dari pemerintah,” katanya.

Selanjutnya, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak akibat pandemi, dari angka tersebut 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, yang lainnya menganggur atau tidak bekerja sementara.

Lalu, migrasi pekerja yang terdampak dari kota ke desa tempat asal pada saat pandemi. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, bekerja serabutan, bertani, atau bahkan menganggur, sehingga meningkatkan kemiskinan di desa.

Strategi ke Depan

Kedepannya ia menyebutkan ada dua cara pada sektor kebijakan mikro yang perlu dijalankan untuk mempersempit kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yakni, dengan menurunkan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Guna menurunkan beban pengeluaran, perlu ada upaya dalam penyaluran program bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai. Kemudian bantuan tunai bersyarat, dan Bantuan iuran jaminan kesehatan yakni Kartu Indonesia Sehat, “dan terakhir Bantuan Tunai pendidikan Kartu Indonesia Pintar,” katanya. Pada sisi peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, ia mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan dan harus dilakukan kedepannya.

Pertama, dengan meningkatkan akses permodalan, lalu peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, lalu mendorong ketenagakerjaan yang inklusif, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan perantaraan pasar. (GA)