Azmi Rozali, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan. (foto: jun)
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis tentang monitoring dan identifikasi sengketa lahan kehutanan dan perkebunan mendatangi masyarakat.
Hal ini dilakukan pada Sabtu (14/5/2016) di Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Disampaikan Azmi Rozali, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan, pihaknya ingin mendengar aspirasi lebih banyak dari masyarakat terkait sengketa yang melibatkan PT Rimba Rokan Lestari.
"Kami akan lebih banyak mendengar masukan tentang permasalahan ini secara langsung dari masyarakat. Akan ada beberapa solusi yang ditawarkan. Semoga pertemuan Pansus dengan masyarakat ini dapat memberikan manfaat," ujar Azmi.
Azmi melanjutkan, hasil pertemuan dengan masyarakat secara langsung di beberapa desa dapat melahirkan rekomendasi terbaik guna dijadikan dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. "Kita berharap pertemuan dengan masyarakat ini akan melahirkan solusi terbaik. Dari sana akan ada bahan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah di Bengkalis ini," pungkasnya.
Langkah Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan tindak lanjut dari SK.878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau yang menimbulkan sengketa antara masyarakat tempatan dengan beberapa perusahaan.(*)
Jun-1080
Kepulauan Meranti Tetapkan Status Siaga Karhutla
Kasus Covid Meningkat, PPKM Pekanbaru Naik ke Level 3
PSBB Tidak Diperpanjang, Enam Daerah Masuk New Normal
Selama 2019, 422 Warga di Pekanbaru Terserang DBD
Kota Pekanbaru Akan Larang Penggunaan Kantong Plastik Tahun 2020
Zapin Api Meriahkan Hari Jadi