Penerimaan Pajak Melejit, Cadangan Devisa Desember 2022 Naik Menjadi USD 137,2 Miliar

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai USD 137,2 miliar. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2022 sebesar USD 134,0 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak dan jasa. Disusul, penarikan pinjaman pemerintah.

Dilansir dari laman merdeka.com. "Peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah," kata Erwin Haryono di Jakarta, (6/1). Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa pada Desember 2022 lalu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai. Ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.716,8 Triliun di 2022

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan realisasi penerimaan pajak di 2022 tembus Rp 1.716,8 triliun. Angka ini menunjukkan 115,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.485 triliun. Selain itu, besaran ini juga meningkat sekitar 34,3 persen dari tahun sebesar Rp 1.278,6 triliun. Bahkan pertumbuhan ini diklaim terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. "Jadi ini adalah kinerja 2 tahun berturut-turut di atas dari target.

Bahkan waktu targetnya direvisi pun tetap bisa tembus diatasnya," kata dia dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1). Dari tiap pos pajak pun mengalami peningkatan. Di antaranya, PPh Non Migas, PPN PPnBM, dan PPh Migas. Rinciannya, PPh Non Migas menyumbang Rp 920,4 triliun atau 122,9 dari target, angka ini tumbuh 43 persen dari tahun lalu. Lalu, PPh Migas tercatat Rp 77,8 triliun atau 120,4 persen dari target dan tumbuh 47,3 persen. PPN dan PPnBM menyetor Rp 687,6 triliun atau 107,6 persen dari target dan tumbuh 24,6 persen.

(iv)