5 Fakta Biaya Rapid Test Mahal dan Butuh Subsidi dari Sri Mulyani

Rapid test menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin berpergian ke luar kota bahkan ke luar negeri, menggunakan angkutan udara, laut dan kereta api. Hanya saja, biaya rapid test justru menjadi beban karena mahal, bahkan lebih tinggi dari harga tiket transportasi itu sendiri.

Dilansir dari laman economy.okezone.com, untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya pun sudah melakukan koordinasi pada Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan beban baru masyarakat ini. Menhub pun meminta diberikan subsidi pada rapid test tersebut. Okezone merangkum fakta-fakta terkait biaya rapid test yang mahal, Senin (6/7/2020):

1. Kata Budi Karya soal Mahalnya Biaya Rapid Test

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons keluhan masyarakat soal rapid test. Di mana hal ini menjadi salah satu syarat bagi yang mau berpergian ke luar kota menggunakan pesawat, kapal hingga kereta api.

Budi Karya mengakui bahwa rapid test menjadi suatu permasalahan. Namun demikian, ini menjadi kewenangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dalam mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona pada sektor transportasi.

2. Budi Karya Minta Operator Transportasi Melakukan Kerjasama

Budi pun sudah mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan partner yang melakukan tes virus corona. Sebab, biaya rapid test berbeda-beda harganya. "Dari kunjungan saya ke Solo dan Jogja, rapid test itu Rp300.000. Sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp100.000. Kami kirim surat supaya operator bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test," tuturnya.

3. Menhub Minta Rapid Test Dapat Subsidi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid test. Pasalnya, tes virus corona ini dikelukan masyarakat karena biayanya mahal. "Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi, pada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ," tutur Budi.

4. Biaya Rapid Test Jadi Kendala Bisnis

Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengeluhkan biaya rapid test dan tes swab atau PCR yang lebih mahal dari tiket bus. Hal tersebut membuat calon penumpang ragu untuk melakukan perjalanan dengan bus. Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan mengatakan, biaya mahal tes kesehatan sebagai syarat perjalanan menjadi kendala bisnis transportasi umum bus.

"Permasalahannya adalah dokumen perjalanan, Gugus Tugas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengizinkan dengan surat keterangan sehat. Tetapi puskesmas, klinik, dan rumah sakit dilarang mengeluarkan surat tersebut kalau tidak minimal rapid test terlebih dahulu," ujarnya.

5. Biaya Rapid Test Lebih Mahal dari Tiket Bus

Rapid test hanya tersedia di rumah sakit tertentu dan mayoritas berada di kota. Sementara di kabupaten dan kecamatan tidak tersedia. Dia pun mengeluhkan biaya rapid test yang berkisar Rp350.000 hingga Rp900.000 sekali tes. Bisa dibilang biaya rapid test lebih mahal daripada tiket bus.

"Belum lagi aturan DKI wajib SIKM [surat izin keluar masuk] yang prosesnya tidak jelas itu. Sekali lagi pemerintah berbicara masing-masing tidak satu kata," imbuh Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan.

Menurut dia, biaya rapid test bisa lebih mahal dari biaya tiket bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Dia mencontohkan harga tiket PO SAN dengan rute paling jauh, yakni trayek Blitar-Pekan Baru, untuk kelas Bisnis AC hanya Rp480.000. Sedangkan kelas eksekutif trayek Bengkulu-Jakarta Rp450.000. (GA)