sumber foto suara.com Penyebab Kongres Ke-V PAN di Kendari ricuh karena ada pihak yang memprotes kepesertaan kongres. Sementara Panitia Pengarah (SC) Kongres Ke-V PAN belum menyelesaikan hal tersebut.
Dilansir dari laman suara.com, Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap mengatakan dirinya sejak awal telah meminta kepada Panitia Pengarah (SC) Kongres Ke-V PAN untuk menyelesaikan persoalan kepesertaan Kongres agar tidak masalah.
"Ini soal kepesertaan, sejak kemarin saya bilang bahwa SC harus menyelesaikan dulu berbagai persoalan yang menyangkut masalah kepesertaan," kata Mulfachri di arena Kongres Ke-V PAN, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).
Sda sejumlah daerah dan pemilik suara yang masih diperdebatkan status kepesertaannya. Sehingga kalau tidak ada kejelasan maka akan menjadi masalah dan dibawa ke arena Kongres. Menurut dia kalau SC sejak awal tegas berpegang pada apa yang telah diputuskan, maka tidak akan terjadi keributan dan persoalan dalam Kongres PAN.
"Ketentuan mengenai registrasi kepesertaan sudah disepakati bahwa peserta paling lambat tanggal 9 Februari pukul 12.00 Wita namun banyak peserta tidak datang karena berbagai alasan dan banyak peserta yang memang tidak memenuhi syarat," ujarnya.
Dia menjelaskan, setelah pukul 12.00 Wita, peserta yang mendaftar baru setengah lalu SC melakukan rapat dan hasilnya ada berbagai macam persoalan yang diputuskan dalam rapat tersebut.
Mulfachri mencontohkan pendaftaran peserta dibuka kembali, tapi dengan kesepakatan bahwa yang menyangkut perdebatan soal kepesertaan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan SC yang khusus membicarakan soal dibukanya kembali pendaftaran untuk peserta kongres.
"Tapi kemudian setelah itu dibuka, yang satu mau dibatalkan, tidak bisa begitu. Ada sekitar 20 pemilik suara yang semua diperdebatkan, semula dipersoalkan oleh semua kandidat yang maju dan melalui rapat SC itu bisa diselesaikan kemudian disepakati juga bahwa pendaftaran peserta yang sudah ditutup jam 12 dibuka kembali," katanya. (GA)
Keseriusan Pemerintah Terapkan UU Cipta Kerja Dorong Penguatan Rupiah
Pengumuman dari Jokowi: Semua Wajib Pakai Masker Sekarang
Tinggal Ketenagakerjaan, Ini Update Omnibus Law Cipta Kerja
Kaleidoskop 2020: Jalan Panjang Kasus Covid-19 di Indonesia
Banyak Hoaks Soal Omnibus Law, Wamenag Minta Mahasiswa Pahami UU Cipta Kerja
Jokowi Teken Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional